Ratusan Kepsek Swasta di Bandung Demo, Tuntut Pencairan Dana BPMU

Antara ยท Senin, 05 November 2018 - 17:42 WIB
Ratusan Kepsek Swasta di Bandung Demo, Tuntut Pencairan Dana BPMU

Ilustrasi demo. (Foto: OKezone)

BANDUNG, iNews.id – Ratusan kepala sekolah (Kepsek) swasta yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat demonstrasi di depan Gedung Sate Bandung, Senin (5/11/2018). Mereka menuntut agar dana bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) segera disalurkan.

"Kami mendesak agar BPMU segera disalurkan. Karena pada 2017 lancar, tetapi sekarang menjadi tidak lancar. Ini ada apa? sampai bisa seperti sekarang. Kok penyalurannya menjadi bermasalah seperti ini," ujar Koordinator aksi demo Ade Hendrian.

Kepala SMA Guna Dharma Kota Bandung itu mengatakan, dana BPMU seharusnya sudah cair karena saat ini telah masuk semester kedua. "Untuk semester kedua ini kan hitungannya antara Juli hingga Desember 2018. Sekarang sudah November,” katanya.

BACA JUGA: 2 Pembakar dan 1 Pembawa Bendera Tauhid Divonis 10 Hari Penjara

Ade menjelaskan, hasil audensi anggaran tersebut tidak bisa cair. Pengakuan Dinas Pendidikan (Disdik) Bandung, permasalahan karena anggaran yang dialokasikan tidak sesuai jumlahnya. Yakni anggaran Juli hingga Desember 2018 hanya disetujui sebesar Rp350 miliar. Padahal seharusnya dialokasikan Rp690 miliar dan sisanya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018.

Namun di APBD Perubahan 2018 yang muncul hanya Rp30 miliar. Hal itu disebutkan karena ada agenda besar jadi kemungkinan dana hibah BPMU menjadi tabungan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Pemprov Jabar bisa mengambil pos dana BPMU untuk agenda besar. Namun, untuk BPMU tidak bisa mengambil dari anggaran pos yang lain.

"Kami tidak melibatkan Gubernur Emil karena dia baru dilantik dan anggaran 2018 itu dibahas pemimpin sebelumnya pada 2017," ujarnya.

Dia menjelaskan, melalui BPMU ini setiap siswanya mendapat bantuan dengan jumlah berbeda-beda. Yakni ada yang Rp350.000 per siswa per semester, kemudian sekolah yang di kabupaten ada yang menerima Rp250.000 per siswa, tergantung letak lokasinya.

"Jadi kami menghitung, semester dua yang didapat Rp30 miliar. Jika dibagi jumlah sekolah MA, SMA dan SMK ada 4.725 sekolah dengan jumlah 1,2 juta siswa. Jika  nilainya Rp30 miliar, itu harus dibagikan dan dapat berapa," tuturnya.

Selain itu, keterlambatan cairnya dana BPMU berdampak pada terganggunua proses belajar mengajar. Karena salah satunya, bantuan itu dialokasikan untuk membayar honor guru dan karyawan. "Sekolah banyak yang digratiskan. Siswa tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri ditampung swasta dengan iming-iming ada dana BOS dan BPMU. Tapi jadinya begini," ujarnya.


Editor : Donald Karouw