Rekapitulasi Suara DPR di Bekasi Ricuh, Saksi PDIP Pilih WO

Kastolani ยท Kamis, 09 Mei 2019 - 20:15 WIB
Rekapitulasi Suara DPR di Bekasi Ricuh, Saksi PDIP Pilih WO

Rekapitulasi suara DPR di Bekasi diprotes saksi lima parpol karena diindikasikan terjadi kecurangan. (Foto: istimewa)

BEKASI, iNews.id - Rekapitulasi suara di Kecamatan Babelan dan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat ricuh dan berat sebelah. Hal tersebut terjadi karena terjadinya indikasi penggelembungan suara.

Di Kecamatan Babelan penggelembungan terjadi hingga kurang lebih 300 surat suara per TPS untuk tingkat DPR.

Hal sama terjadi di Kecamatan Tambun Selatan. Partai-partai yang dirugikan seperti Partai NasDem, PPP, PDIP, dan Partai Hanura, keberatan dengan hasil penghitungan suara untuk tingkat DPR.

Karena itu, partai-partai tersebut mendesak Panwas dan PPK untuk menghitung ulang suara dengan membongkar kotak surat suara, sebab indikasi penggelembungan suara disinyalir hingga hampir 10.000 suara.

Saksi PDIP Jiovano Nahampun mengungkapkan, kecurigaan indikasi kecurangan itu sudah terendus sejak awal, ketika beberapa saksi partai menemukan ketidakcocokan antara data jumlah suara pada DAA1 (Desa) dengan data C1.

“Rekapitulasi KPU Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Mei 2019 terkait Pembacaan Hasil Rapat Pleno di PPK Kecamatan Babelan, KPU Kabupaten Bekasi membela PPK Babelan,” kata Jiovano dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Kamis (9/5/2019).

BACA JUGA: Dokumen DA1 Tidak Sesuai, Rekapitulasi Suara di KPU Bekasi Diwarnai Protes

Menurut Jiovano, KPU seolah setuju dengan PPK Babelan terkait Pembacaan Rekapitulasi menggunakan C1 Salinan. Padahal menurut PKPU, Pembacaan Rekapitulasi ditingkat PPK harus menggunakan C1-Hologram, agar keabsahan dan menjadi legal hukum.

“Selain itu, terjadi penggemblungan surat suara untuk DPR di Kecamatan Babelan hingga kurang lebih 300 surat suara. Sehingga menjadi kecurigaan penggemblungan suara untuk partai lain yang dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) untuk tingkat DPR. Apalagi, penghitungan Rekapitulasi PPK tidak menggunakan C1 Hologram,” bebernya.

Jiovano mengungkapkan, KPU tidak mau membuka Berita Acara Penyerahan (BAP) jumlah surat suara DPR untuk PPK Babelan. Sehingga menimbulkan kecurigaan sejak awal, terkait penggemblungan surat suara di PPK Babelan.

“KPU Kabupaten Bekasi tidak mau membuka kotak untuk pencocokan C1 salinan yang dimiliki PPK, saksi dan Bawaslu untuk pencocokan di C1-Plano DPR,” ujarnya.

Atas keberatan tersebut, Jiovano melakukan aksi walk out (WO) dan menolak hasil PPK Babelan. Jiovano menegaskan para oknum yang dengan sengaja menggelembungkan suara untuk kandidat tertentu bakal mendapatkan sanksi tegas.

“Para pelanggar itu dapat dijerat Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp48 juta,” katanya.

Sampai berita ini ditayangkan, PPK Tambun Selatan masih melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak C1 Plano di 10 desa.


Editor : Kastolani Marzuki