1.680 WNA Miliki E-KTP, Kemendagri Sebut Sudah Sesuai Ketentuan

Eddie Prayitno ยท Rabu, 06 Maret 2019 - 16:20 WIB
1.680 WNA Miliki E-KTP, Kemendagri Sebut Sudah Sesuai Ketentuan

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Tavipiyono saat membuka sosialisasi kebijakan kependudukan di Dispendukcapil Kendal, Rabu (6/3/2019). (Foto: iNews.id/Eddie Prayitno)

KENDAL, iNews.id – Jumlah warga negara asing (WNA) yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia tercatat sebanyak 1.680 orang. Mereka mengantongi kartu identitas karena sudah sesuai dengan ketentuan dan berlaku selama kartu izin tinggal tetap.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Tavipiyono mengatakan, hingga saat ini, pemerintah sudah menerbitkan e-KTP bagi 1.680 WNA. Mereka yang bisa memiliki e-KTP ini terlebih dulu sudah mengantongi kartu izin tinggal tetap.

Menurut Tavip, e-KTP yang dimiliki WNA tidak berlaku seumur hidup melainkan sesuai dengan masa kartu izin tinggal tetap. Kartu izin tinggal tetap ini diberikan saat warga negara asing ini akan tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama.

“Jangka waktu kartu izin tinggal tetap adalah lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan,” kata Tavip saat memberikan sosialisasi kebijakan kependudukan di Dispendukcapil Kendal, Rabu (6/3/2019).

BACA JUGA: 4 Alasan Kemendagri Belum Serahkan Semua Data E-KTP WNA ke KPU

Tavip mengungkapkan, WNI yang yang belum merekam data kependudukan hingga saat ini tinggal 2,2 persen. Ditargetkan dalam tahun 2019 ini, seluruh WNI sudah merekam data e-KTP. “Kebanyakan warga di Indonesia wilayah timur yang belum melakukan perekaman,” ucapnya. 

Kepala Dispendukcapil Kendal, Bambang Dwijono mengatakan, hanya ada dua WNA yang sudah memiliki e-KTP di Kendal karena mereka sudah bekerja lama di daerah ini.

Sementara warga Kendal yang belum merekam data e-KTP sebanyak 15.000 jiwa. Mereka sulit ditemukan karena pindah alamat ataupun berada di wilayah yang sulit dijangkau.

Bambang mengatakan, sosilasisi kebijakan kependudukan ini untuk membangun ekosistem pemerintah yang sadar pentingnya administrasi kependudukan.

Kesadaran ini ditunjukan dengan empat hal yakni, kesadaran pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pemutakhiran data dan pelayanan administrasi kependudukan. “Di Indonesia sudah 1.180 institusi memanfaatkan data kependudukan sehingga memudahkan pelayanan,” tandasnya.

 

 


Editor : Kastolani Marzuki