Ganjar Sedih Banyak Warga Mampu Selewengkan SKTM di PPDB

Taufik Budi ยท Rabu, 11 Juli 2018 - 19:23 WIB
Ganjar Sedih Banyak Warga Mampu Selewengkan SKTM di PPDB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Foto: iNews.id)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sedih maraknya kasus penyelewengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2018.

Ganjar mengungkapkan ada 78.000 lembar SKTM yang dibatalkan karena dari hasil survei ternyata banyak diselewengkan oleh warga mampu dalam PPDB. Menurut Ganjar, kasus tersebut akan merusak sistem pendidikan di Tanah Air.

"Pendidikan menjadi hancur gara-gara ini (pemalsuan SKTM). Ternyata budi pekerti tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga (diperlukan) bagi orang tua. Saya sedih betul," kata Ganjar seusai mengikuti upara HUT ke-72 Bhayangkara di Mapolda Jateng, Rabu (11/7/2018).

BACA JUGA: 

Polda Akan Pidanakan Penyeleweng SKTM, Warga Bisa Kena 6 Tahun Penjara

Ganjar Ancam Pidanakan Pihak yang Terlibat Jual Beli SKTM



Politikus PDIP itu menambahkan, banyak menerima pengaduan masyarakat tentang aturan tersebut karena dinilai lebih banyak merugikan. Karena itu, dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengatasi masalah tersebut.

"Saya akan minta kepada Pak Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan) untuk aturannya kita sesuaikan di masing-masing daerah. Mungkin aturannya tidak minimal tapi maksimal. Yang kedua kita sudah nyiapin metodenya diganti," ujarnya seperti dikutip SINDOnews.

Sekadar diketahui, sejumlah daerah dihebohkan dengan sistem zonasi PPDB 2018. Sistem zonasi awalnya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sebagai muara kegaduhan tersebut. Sebab dalam peraturan itu disebutkan, sekolah wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM atau kartu PKH.


Editor : Kastolani Marzuki