SMAN 1 Brebes Coret Puluhan Calon Siswa Penyalahguna SKTM

Yunibar ยท Kamis, 12 Juli 2018 - 11:21 WIB
SMAN 1 Brebes Coret Puluhan Calon Siswa Penyalahguna SKTM

SMAN 1 Brebes. (Foto: iNews/Yunibar).

BREBES, iNews.id – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Brebes mencoret puluhan calon siswa yang menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Hasil akhir verifikasi sekolah sebanyak 50 persen calon siswa tidak bisa mengikuti penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur keluarga tidak mampu.

Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Brebes Leksito Rini mengatakan, dari 125 calon peserta didik yang mendaftar dengan SKTM sebanyak 50 persen dicoret. Rinciannya, untuk jurusan IPA jumlah SKTM yang masuk sebanyak 78 surat dan yang terverifikasi sebanyak 42 surat, sedangkan untuk jurusan IPS, yang masuk sebanyak 50 surat dan yang terverifikasi sebanyak 26 surat.

“Verifikasi dilakukan setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui SMS dan WhatsApp banyak anak yang memiliki nilai ujian nasional (UN) tinggi dikalahkan oleh siswa yang menggunakan SKTM tapi nilainya kecil,” kata Rini, Kamis (12/7/2018).

Dia menjelaskan verifikasi yang dilakukan panitia PPDB yakni dengan mendatangi rumah sesuai dengan alamat yang tertera dalam SKTM. Hasilnya, banyak dari kelurga yang mampu menggunakan SKTM untuk mendaftarkan anaknya. Sosialisasi panitia PPDB juga cukup berhasil, karena banyak orang tua calon siswa dari kalangan ekonomi mampu mencabut SKTM.

“Kami membentuk tim verifikasi kemudian mendatangi rumah yang terindikasi menyalahgunakan SKTM dan ternyata ada beberapa temuan. Kami memberitahukan ke orang tua dan calon peserta didik bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena melanggar hukum. Kami mendekatinya secara kekeluargaan dan menerangkan untuk penggunaan SKTM kami cabut namun mereka masih bisa mendaftar melalui nilai UN secara regular,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan SKTM pada proses PPDB mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Pasal 19. Permendikbud tersebut mewajibkan sekolah negeri menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin minimal 20 persen. Hal itulah yang menyebabkan para calon siswa baru pengguna SKTM bisa lolos seleksi pada PPDB dan mengalahkan calon siswa reguler yang sebenarnya lebih berprestasi.

Dia mengatakan karena banyaknya pelanggaran, muncul surat edaran dari Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) wilayah VI Pekalongan, yang mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, memperbolehkan setiap sekolah negeri menentukan standarisari nilai UN sebagai syarat penerimaan siswa baru. Surat edaran tersebut hanya untuk jurusan IPA sedangkan untuk jurusan IPS tidak menggunakan standarisasi nilai UN.


Editor : Muhammad Saiful Hadi