Bawaslu Limpahkan Kasus Politik Caleg DPRD Kota Pekalongan ke Polisi

Suryono · Rabu, 08 Mei 2019 - 23:15 WIB
Bawaslu Limpahkan Kasus Politik Caleg DPRD Kota Pekalongan ke Polisi

Bawaslu Kota Pekalongan akan melimpahkan kasus dugaan politik uang caleg DPRD ke polisi. (Foto: iNews.id/Suryono)

PEKALONGAN, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekalongan segera melimpahkan kasus dugaan politik uang (money politics) dengan terlapor caleg DPRD ke Polres Pekalongan Kota untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan, Rabu (8/5/2019). 

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menjelaskan, dalam pembahasan kedua bersama Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, disepakati bahwa kasus dengan terlapor berinisial FK tersebut memenuhi unsur untuk naik ke tahap penyidikan. "Sesuai dengan kajian kami setelah melakukan proses klarifikasi, maka disepakati naik ke penyidikan," tuturnya.

Dia mengatakan, dalam proses klarifikasi dengan sejumlah saksi dan pelapor, Bawaslu sudah mendapatkan sejumlah fakta hukum. Salah satunya bahwa upaya pemberian uang sejumlah Rp490.000 dari terlapor kepada saksi, masuk dalam tindak pidana Pemilu. Dengan sangkaan Pasal 523 ayat 2 juncto Pasal 278 ayat 2 huruf G, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000," kata Sugiharto.

BACA JUGA: Polres Solok Berikan Rp1 Juta ke Penerima Politik Uang yang Melapor

Terkait sanksi pembatalan jika terlapor merupakan caleg terpilih, Sugiharto menyatakan proses tersebut nantinya akan diputuskan oleh KPU. Bawaslu hanya bersifat memberikan rekomendasi.

"Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7, jika ditemui pelanggaran Pemilu maka kami akan rekomendaiskan ke KPU. Tapi prosesnya harus sampai inkrah atau berkeputusan tetap dari pengadilan baru nanti akan kami sampaikan ke KPU," katanya.


Editor : Kastolani Marzuki

Halaman : 1 2