DPRD Jateng Minta Pemda Buat Regulasi Anggaran Madrasah dan Ponpes

Kastolani ยท Senin, 08 Oktober 2018 - 17:56 WIB
DPRD Jateng Minta Pemda Buat Regulasi Anggaran Madrasah dan Ponpes

Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng saat menggelar public hearing tentang dukungan pemda bagi pendidikan di ponpes dan madrasah. (Foto: istimewa)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

SEMARANG, iNews.id - Dukungan pemerintah daerah (pemda) terhadap pendidikan madrasah maupun pondok pesantren selama ini ternyata belum jelas. Hal itu terlihat dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang belum memberikan tekanan agar satuan organisasi tata kerja (SOTK) Pendidikan sebagai penyelenggara sekolah umum harus bersinergi dengan madrasah.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah M Hendri Wicaksono mengatakan, dalam Raperda tersebut, tidak menyinggung sama sekali dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan pesantren dan madrasah lebih konkret.

“Padahal, keberadaan madrasah dan pesantren merupakan lembaga yang turut menjadi instrumen pendidikan karakter,” ujarnya dalam “Public Hearing tentang Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai upaya penguatan Madrasah dan Pesantren di Jawa Tengah” yang digelar Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Senin (8/10/2018).

Menurut Hendri, karena madrasah dan pesantren merupakan instrumen dalam penguatan pendidikan karakter, sudah seharusnya di dalam Raperda juga perlu meregulasi alokasi khusus anggaran di dalam APBD. “Ini dalam rangka pertanggung jawaban negara untuk penguatan madrasah dan pesantren dalam kerangka pendidikan karakter,” katanya.

BACA JUGA: Ponpes Alluthfi Rintisan Kemendes PDTT Tanamkan Akhlaqul Karimah

Realitas selama ini, kata Hendri, menunjukkan bahwa madrasah dan lembaga keagamaan lainnya sebagai lembaga pembentuk karakter bangsa masih menjadi lembaga yang hidup seadanya. “Mayoritas dikelola swadaya serta gurunya digaji apa adanya,” ucapnya.

Hendri berpendapat, seharusnya kebijakan anggaran harus adil dan merata. Apalagi, semua dituntut mutu yang sama.

Meski demikian, Hendri mengapresiasi beberapa poin dalam raperda. Salah satunya yang sudah memuat pasal tentang kesejahteraan, terutama bagi guru tidak tetap. “Hal ini karena masukan terus menerus dari para aktivis guru agar ada keadilan tentang hak tambahan penghasilan bagi para pengajar swasta,” paparnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan, jika raperda ini tidak mengatur detail tentang fasilitasi kepada madrasah bisa diambil jalan lain. "Niat baiknya harus ada. Misalnya hibah untuk madrasah-madrasah diperbesar," katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv menambahkan, indeks angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), maupun angka putus sekolah di provinsi ini tak sekadar dihitung dari label sekolah. "Mereka yang ada di madrasah juga dihitung bersama. Jadi yang harus dilihat baik yang di sekolah atau madrasah, mereka itu adalah masyarakat Jawa Tengah," kata Zen.

Sekretaris PWNU Jawa Tengah Hudalloh Ridwan mengatakan, meski ada alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, yang terserap ke madrasah atau ponpes minim. "Padahal, madrasah dan ponpes ini juga sama-sama lembaga pendidikan," ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jawa Tengah Sulistyo mengatakan selama ini instansinya memang fokus pada lembaga pendidikan berlabel sekolah. "Utamanya SMA, SMK, dan SLB. Untuk Madrasah itu bisa dibantu dari hibah oleh gubernur. Tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku," tandasnya.


Editor : Kastolani Marzuki