Peras Calon Perangkat Desa Rp80 Juta, Kepala Desa di Sragen Ditahan

Joko Piroso · Jumat, 11 Januari 2019 - 11:03 WIB
Peras Calon Perangkat Desa Rp80 Juta, Kepala Desa di Sragen Ditahan

Oknum Kepala Desa Saradan ATW saat menjalani pemeriksaan di Kejari Sragen, Jateng, Kamis (10/1/2019). (Foto: iNews/Joko Piroso)

SRAGEN, iNews.id – Seorang oknum kepala desa (kades) Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng), ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kades berinisial ATW tersebut menjadi tersangka tindak pidana korupsi setelah memeras korbannya dengan mengiming-imingi jabatan perangkat desa.

ATW langsung digelandang menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Sragen untuk ditahan, sejak Kamis (10/1/2019). ATW resmi menjadi tahanan Kejari Sragen usai menjalani serangkaian pemeriksaan administrasi. Penahanan ATW ini sebagai bagian dari pelimpahan tahap kedua dari penyidik Polres Sragen ke Kejari Sragen.

“Tersangka sudah diperiksa, berita acaranya juga sesuai dengan pemeriksaan di Kepolisian. Kami juga sudah melakukan penelitian barang bukti dan sudah cocok dan lengkap sesuai daftar barang bukti,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Agung Riyadi.

BACA JUGA:

Kalah Pilkades, Pria di Wonosobo Ini Tutup Jalan Kampung dengan Beton

Diduga Pungli Dana Prona, Kades di Brebes Didemo Warga

Beberapa barang bukti yang dilimpahkan ke Kejari Sragen antara lain, surat lamaran, laptop, flashdisk, serta beberapa dokumen lain. Tersangka ATW akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari jaksa penuntut merampungkan surat dakwaan sebelum kasus ini disidangkan.

ATW ditetapkan sebagai tersangka setelah korbannya melapor ke Polres Sragen beberapa waktu lalu. Korban mengaku diperas oleh ATW sebesar Rp80 juta dan dijanjikan untuk lolos seleksi perangkat desa. Namun, janji itu tidak kunjung terealisasi hingga korban memutuskan melaporkan ATW ke polisi. Dalam kasus ini, kepala Desa Saradan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20019 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara pengacara tersangka, Moegiyono mengatakan, dirinya ditunjuk penyidik sebagai penasihat hukum ATW selama proses penyidikan kasus dugaan korupsi karena tersangka tidak menyiapkannya. Dia  mendampingi ATW hingga pelimpahan berkas kasus itu ke pengadilan.

“Sesuai dengan aturan hukum, jika tersangka ingin saya tetap jadi penasihat hukumnya, maka dia bisa secara khusus membuat surat kuasa agar saya bisa mendampinginya di Pengadilan Tipikor,” kata Moegiyono.


Editor : Maria Christina