Proyek Trem Tak Didanai APBD 2019, Pemkot Surabaya Cari Alternatif

Ihya' Ulumuddin ยท Jumat, 14 September 2018 - 14:51 WIB
Proyek Trem Tak Didanai APBD 2019, Pemkot Surabaya Cari Alternatif

Petugas Dishub Surabaya membuat marking trem di kawasan Jalan Tunjungan tahun lalu. Rencana akses yang ditandai akan menjadi tempat pemberhentian angkutan massal tersebut. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id - Masa depan proyek pembangunan trem di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) makin tidak jelas. Belum selesai pro dan kontra tentang penyediaan angkutan masal ini, kini rencana pembiayaan dari APBD juga batal. Mayoritas anggota DPRD Surabaya menolak dengan alasan keterbatasan anggaran.

Dengan penolakan tersebut, alokasi pembangunan trem tidak dimasukkan dalam draf pembahasan APBD Perubahan 2018. Bahkan pada Kebijakan Umum Anggatan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD 2019 pun tidak ada.

Kendati demikian, Pemkot Surabaya tak akan berdiam saja. Mereka mengaku akan tetap membangun trem, meski tak ada dukungan anggaran dari APBD Kota Surabaya. Salah satu solusinya dengan menggunakan dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bahkan pembiayaan lewat swasta murni.

"Sudah dilakukan kajian kalau pembangunan trem bisa dilakukan lewat beberapa pilihan. Seperti menggunakan badan usaha BUMD. Jika BUMD maka ada pilihan kerja sama yaitu bisa Build Operate Transfer (BOT) atau full swasta," kata Kepala Badan Perencanaan Kota (Bapeko) Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (14/9/2018).


BACA JUGA:

Polisi Penyelamat Korban Bom Polrestabes Surabaya Jadi Kapolres Kediri

Jadi Calon Tunggal, Risma Berpeluang Jabat Presiden UCLG Aspac


Dia menambahkan kalau memang nantinya terbentuk BUMD, maka penyenggaranya bukan lagi aparatur negara (Pemkot Surabaya) melainkan secara otomatis dikelola swasta. "Sistem kerja samanya nanti yang akan dibahas. Apakah BOT atau full swasta," ujarnya.

Diketahui, DPRD Kota Surabaya menolak pengajuan anggaran trem lewat APBD Kota Surabaya. "Tidak mungkin akan disetujui dalam rapat PAK apalagi dalam pembahasan APBD murni 2019 karena mana fetail engginering design-nya (DED)," ucap Ketua DPRD Surabaya Armuji.

Dia justru mempertanyakan, Pemkot Surabaya tidak meminta bantuan kepada pemerintah pusat, seperti yang dilakukan daerah lain. Itulah alasan DPRD menolak pengunaan APBD Kota Surabaya untuk pengadaan trem.

"Kenapa kita tidak meniru Palembang misalnya yang tidak pakai APBD melainkan bantuan dari pemerintah. Program bantuan itu ada jauh sebelum pelaksanaan Asian Games," ujar politisi PDIP tersebut.

Menurutnya, dari pada membangun trem menggunakan dana APBD sebaiknya Pemkot Surabaya menerima tawaran bantuan penyediaan bus dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

"Kementrian perhubungan sebenarnya pernah menawarkan bus sebagai alat transportasi massal di Surabaya, tapi ditolak sehingga bantuan itu diambil oleh Sidoarjo yang bertetangga dengan Surabaya. Alasannya karena tidak low dek, padahal pihak Kemenhub sudah ketemu dengan saya dan sanggup membuat semacam tangga agar penumpang mudah naik bus," tuturnya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya berharap bisa menggunakan dana APBD untuk pembangunan trem. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakini proyek trem bisa segera dilelang.

Diketahui, proyek pembangunan trem di Surabaya telah diwacanakan sejak tiga tahun lalu. Proyek prestisius ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1 triliun untuk pembangunan selama 2 tahun. Kendati demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda proyek itu bakal terealisasi.


Editor : Donald Karouw