Sidang Perdana, Bupati Mojokerto Nonaktif Didakwa Korupsi Rp4,4 Miliar

Ihya' Ulumuddin · Jumat, 14 September 2018 - 17:45 WIB
Sidang Perdana, Bupati Mojokerto Nonaktif Didakwa Korupsi Rp4,4 Miliar

Bupati Mojokerto Nonaktif Mustofa Kamal Pasa menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (14/9/2018). (Foto: iNews.id/Ihya’ Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id - Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa akhirnya duduk di kursi pesakitan, Jumat (14/9/2018). Mantan orang nomor satu di Mojokerto ini mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dalam perkara suap perizinan pendirian tower.

Dalam sidang perdana yang diketuai Hakim I Wayan Sosiawan, Mustofa didakwa menerima suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait proyek Menara Telekomunikasi di Mojokerto pada 2015 lalu senilai Rp4,4 miliar. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eva Yustiana mendakwa Mustofa memanfaatkan jabatannya sebagai bupati Mojokerto untuk mengeruk keuntungan pribadi senilai Rp4,4 miliar dalam menerbitkan IPPR dan IMB.

“Patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dalam hal ini terkait IPPR dan IMB di wilayah Mojokerto,” kata Eva membacakan dakwaan.

Dalam dakwaan disebutkan, pada awal 2015, Mustofa memerintahkan Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Suharso untuk melakukan penyegelan terhadap 22 tower yang belum memiliki IPPR dan IMB. Rinciannya, 11 tower milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan 11 tower lain milik PT Tower Bersama Infrastructure (TBG).

BACA JUGA:

KPK Limpahkan Kasus Bupati Mojokerto ke Penuntutan

Geledah 15 Kantor Pemkab Mojokerto, KPK Amankan Sejumlah Berkas

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa


Setelah menyegel 22 tower, Mustofa lantas memerintahkan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Bambang Wahyuadi untuk menarik fee Rp200 juta terkait perizinan setiap tower yang dimaksud. Mustofa juga meminta Bambang agar fee dengan total Rp4,4 miliar (Rp200 juta x 22 tower) tersebut diserahkan kepada orang kepercayaannya, Nano Santoso Hudiarto alias Nono.

Selanjutnya, Bambang menyampaikan permintaan Mustofa itu kepada kedua perusahaan pemilik 22 tower yang disegel karena perizinannya belum lengkap dan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustofa selaku bupati.

Untuk mendapatkan izin dan keberlangsungan usahanya di wilayah Mojokerto, kedua perusahaan telekomunikasi itu pun mengikuti permintaan Mustofa. Namun dalam realisasinya, PT Protelindo harus mengeluarkan uang Rp3,03 miliar dan PT TBG sebesar Rp2,75 miliar. Ini karena kedua perusahaan tersebut harus menggunakan jasa perantara dalam pengurusan izin. Masing-masing perantara ikut mengambil fee.

PT TBG dalam pengurusannya menggunakan jasa Nabiel Titawano, Agus Suharyanto dan Moh Ali Kuncoro. Sedangkan PT Protelindo menggunakan perantara Ahmad Suhami dan Subhan (wakil bupati Malang periode 2010-2015).

“Setelah mendapatkan kepastian bahwa kedua perusahaan telekomunikasi tersebut bersedia membayar fee pada Juni 2015, Bambang menemui Mustofa di ruang kerjanya untuk mendapatkan rekomendasi pendirian tower,” sebut Eva.

Sebelum memberikan disposisi, Mustofa lagi-lagi menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya. Bambang kemudian mengatakan kepada Mustofa bahwa kedua perusahaan telah menyanggupi.

Setelah memberikan paraf dan disposisi untuk ditindaklanjuti, Mustofa berpesan kepada Bambang agar fee secepatnya diminta. Kedua perusahaan telekomunikasi itu kemudian membayar fee secara bertahap kepada para perantara untuk diteruskan kepada Nono sesuai instruksi Mustofa.

“Total uang yang telah diterima Mustofa dari dua perusahaan tersebut saat ditangkap KPK adalah Rp2,75 miliar, berasal dari PT Protelindo dan PT TBG,” kata Eva.

Atas perbuatannya, Mustofa diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain kasus dugaan suap perizinan tower, Mustofa juga masih menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek bersama-sama Kepala Dinas PUPR Mojokerto periode 2010-2015, Zainal Abidin. Salah satu proyeknya pembangunan jalan pada 2015.


Editor : Maria Christina