Diduga Ada Korupsi, PT Jamkrida Jatim Batal Dapat Modal Rp200 Miliar

Ihya' Ulumuddin ยท Kamis, 08 November 2018 - 13:15 WIB
Diduga Ada Korupsi, PT Jamkrida Jatim Batal Dapat Modal Rp200 Miliar

Ketua Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah. (Foto: iNews/Ihya' Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id – Rencana penambahan modal sebesar Rp200 miliar untuk PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur (Jatim) dibatalkan. Keputusan ini diambil Komisi C DPRD Jatim menyusul kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Jamkrida masih ada masalah, leader-nya nggak ada. Secara kemampuan juga belum siap. Mana mungkin dikasih tambahan modal. Selesaikan masalahnya dulu saja,” kata Ketua Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah, Kamis (8/11/2018).

Kinerja PT Jamkrida selama ini juga kurang bagus. Indikasinya terlihat dari nilai penjaminan yang masih rendah. Berdasarkan pertimbangan itu, rapat Komisi C dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganggap PT Jamkrida  belum perlu untuk dilakukan penambahan modal.

BACA JUGA:

5 Pejabat Pemprov Jatim Segera Dipanggil terkait Korupsi PT Jamkrida

Kasus Dugaan Korupsi PT Jamkrida, Kejati Jatim Kantongi Nama Tersangka

Soekarwo Minta Kejati Usut Penyimpangan Dana PT Jamkrida Rp6,3 Miliar

Anik menjelaskan, saat ini nilai penjaminan PT Jamkrida baru mendekati 10 kali lipat dari modal disetor. Sementara berdasarkan aturan yang ada, jaminan umum baik skema produktif baru bisa diberikan bila nilai penjaminan telah mencapai 40 kali lipat.

“Kalau penjaminan untuk konsumtif 20 kali lipat dari modal disetor. Nah Jamkrida ini gearing ratio-ya (rata-rata jumlah pinjaman dibandingkan modal perusahaan) belum mencapai ambang batas yang diperlukan karena masih 10 kali lipat dari modal disetor,” kata Anik.

Politisi asal PKB ini memaparkan, berdasarkan rapat komisi C dengan OJK, PT Jamkrida sebagai BUMD di bidang penjaminan belum sesuai kebutuhan. Namun, pihaknya memprediksi angka penjaminan pada 2019 bisa naik 15 kali lipat dari total modal disetor. “Sekarang masih belum perlu,” ucapnya.

Apalagi, ada persoalan keuangan yang sedang menimpa PT Jamkrida. Komisi C memandang perlu melakukan restrukturisasi manajemen dan perbaikan serta pembinaan manajemen. 

Anik tidak bisa memastikan sampai kapan penundaan penyertaan modal untuk PT Jamkrida. Hal ini mengingat urusan internal dan kinerja di PT Jamkrida sampai saat ini belum sesuai harapan. “Kami pending sampai manajemen normal dan kebutuhan penjaminan kredit sudah mencapai lebih dari 20 kali lipat dari modal perusahaan,” paparnya.

Saat ini PT Jamkrida tengah bermasalah dengan hukum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bahkan telah turun tangan untuk menelusuri dugaan korupsi di perusahaan plat merah tersebut. Sebagaimana temuan OJK, ada anggaran Rp6,3 miliar di PT Jamkrida yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.


Editor : Maria Christina