Diduga Korupsi Rp63 Miliar, Mantan Dirut PT DPS Ditahan Usai Diperiksa 7 Jam

Hari Tambayong, Lukman Hakim · Rabu, 15 Mei 2019 - 22:09 WIB
Diduga Korupsi Rp63 Miliar, Mantan Dirut PT DPS Ditahan Usai Diperiksa 7 Jam

Mantan Dirut PT DPS Riri Syeried sambil menutupi wajahnya digelandang penyidik Kejati Jatim menuju Rutan Kejati. Dia ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal bekas senilai Rp63 miliar. (Foto: iNews.id/Hari Tambayong)

SURABAYA, iNews.id - Mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried ditahan penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim terkait kasus korupsi pengadaan kapal bekas senilai Rp63 miliar dari kontrak Rp100 miliar, Rabu (15/5/2019).

Riry Syeried mulai diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim sekitar pukul 09.00 WIB di gedung Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani. Tersangka korupsi Rp63 miliar itu baru keluar ruang penyidik pukul 16.00 WIB. 

Tersangka kemudian dikeler menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim yang berada tepat disamping gedung Kejati.

“Sesuai dengan hasil audit yang dilakukan BPK, pengadaan kapal floating dok tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp63 miliar, serta melanggar ketentuan impor barang modal bukan baru tentang pengadaan barang dan jasa,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan.

BACA JUGA: Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditahan Kejagung

Dia mengatakan, kasus korupsi di PT Dok Surabaya ini bermula pada tahun 2015 lalu. Saat itu, PT Dok yang mendapat penyertaan modal negara sebesar Rp200 miliar membeli kapal floating dok bekas senilai Rp63 miliar dari Rusia melalui jasa PT A&C. Dalam perjalanan ke Indonesia, kapal berusia 43 tahun tersebut tenggelam.

Sebelumnya, Kejati Jatim sudah menetapkan Presiden direktur PT A&C Trading Network Antonius Aris Saputra selaku rekanan pengadaan kapal. Antonius kini sudah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

Antonius dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 penjara tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Dari keterangan saksi dan juga sejumlah barang bukti, Riry diduga kuat terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan kapal sekitar tahun 2015 tersebut. Baik mulai saat perencanaan hingga pada pengadaan. “Kami melakukan penahanan (Riry) untuk mempercepat proses penyidikan,” tandas Didik. 

Diketahui, pada 2015, PT DPS mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp200 miliar. Dari jumlah itu, Rp100 miliar diantaranya digunakan untuk membeli kapal floating crane. 

Rekanan dalam pengadaan kapal ini adalah PT A&C Trading Network. Meski alokasi anggarannya sebesar Rp100 miliar, namun harga kapal sendiri dibeli seharga Rp63 miliar. 

Kapal floating crane yang diibeli, berasal dari Rusia. Sayangnya, kapal tersebut bukan kapal baru. Melainkan kapal bekas buatan tahun 1973. Ketika kapal itu dibawa ke Indonesia, ternyata tenggelam di laut China. Dengan begitu, negara tidak mendapat kemanfaatan dari pembelian kapal tersebut. 

Pasal yang dijeratkan untuk Riry sama seperti Antonius, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Editor : Kastolani Marzuki