Dihalangi Ketemu Bupati, Unjuk Rasa Kades di Kediri Sempat Ricuh

Sindonews ยท Kamis, 06 Desember 2018 - 18:03 WIB
Dihalangi Ketemu Bupati, Unjuk Rasa Kades di Kediri Sempat Ricuh

Kepala desa melangsungkan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kediri. (Foto: Sindonews).

KEDIRI, iNews.id - Unjuk rasa ratusan kepala desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), berujung ricuh. Mereka sempat meminta untuk bisa bertemu dengan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, namun dihadang petugas kepolisian dan Satpol PP.

"Kami hanya ingin bertemu bupati, kenapa dihalangi," kata Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri, Yohansyah Iwan Wahyudi dalam aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Kediri, Jatim, Kamis (6/12/2018).

Para demonstran yang juga kepala desa ini terlibat saling dorong dengan petugas pengamanan. Mereka bukanlah sekumpulan preman, jadi tak perlu dihalang-halangi. Untungnya tidak ada baku hantam antara petugas dan para kepala desa.

BACA JUGA: Lantik 19 Kades, Bupati Kulonprogo: Mengabdilah untuk Kemajuan Desa

Menurut Iwan, kedatangan mereka ke sini cuma ingin mempertanyakan sikap Bupati Kediri yang membingungkan. Sebab, sampai hari ini ada sebanyak 700 jabatan perangkat desa yang kosong, tersebar di 334 desa.

"Sementara setelah uji materiil Perda No 5 Tahun 2017 di Mahkamah Agung (MA), wewenang pengangkatan perangkat desa yang sebelumnya berada di tangan pemkab telah dilimpahkan ke pemerintah desa," ujar dia.

Gugatan tersebut diajukan Peguyuban Perangkat Desa Kabupaten Kediri, dan salinan putusannya sudah diterima Pemkab Kediri pada 5 November lalu. Harusnya, putusan tersebut bisa langsung dilaksanakan.

"Namun kenapa tidak segera dilaksanakan? Ini yang mau kami tanyakan ke Bupati Kediri," kata Iwan.

Insiden saling dorong antara massa dan aparat pun berhenti setelah perwakilan dari mereka diizinkan masuk. Hanya dibatasi 10 kepala desa dari 10 kecamatan.

Di hadapan para penjabat Pemkab kediri, Iwan meminta pengisian jabatan perangkat desa dilakukan sebelum 20 Desember 2018. Sebab jelang Pemilu 2019 ini, ada banyak kegiatan di desa-desa.

BACA JUGA: Pertama di Indonesia, 83 Kades Hasil E-Voting di Pemalang Dilantik

Mewakili Bupati Haryanti Sutrisno, Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah (DPMD) Kabupaten Kediri, Satirin, mengatakan peraturan daerah yang mengatur mekanisme pemilihan perangkat desa masih berada di MA.

Terkait itu, pemkab sudah berkonsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Hasilnya surat rekomendasi dari Mendagri yang intinya untuk mengatur pengisian jabatan perangkat desa.

"Surat (rekomendasi) untuk akan kita ambil ke Mendagri. Perwakilan desa akan kita ajak ke Jakarta. Setelah itu hasil surat akan kita rapatkan dengan tim," katanya.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal