Gubernur Jatim Larang Keras SMA dan SMK Kenakan Pungutan saat PPDB

Ihya' Ulumuddin ยท Kamis, 13 Juni 2019 - 15:54 WIB
Gubernur Jatim Larang Keras SMA dan SMK Kenakan Pungutan saat PPDB

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Sindonews)

SURABAYA, iNews.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melarang seluruh SMA/SMK melakukan pungutan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bila melanggar, akan ada sanksi berat mulai dari sanksi administratif hingga penonaktifan dari tugas.

“Untuk PPDB tolong dijaga. Jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan pungutan akan dikenakan sanksi berat,” kata Khofifah di Surabaya, Kamis (13/6/2019).

Ancaman itu disampaikan Khofifah menyusul laporan ada pungutan liar (pungli) di beberapa sekolah. Khofifah mengaku mendapat aduan dari sejumlah wali murid atas praktik terlarang tersebut.

“Ada beberapa kasus yang dikeluhkan. Ada sekolah yang mengenakan pungutan dengan jumlah tertentu pada calon siswa. Sudah kami cek, tapi tidak terbukti. Tapi, kembali saya tegaskan supaya warga Jawa Timur bisa tentram, bahwa siapapun yang mengenakan pungutan itu ilegal dan akan disanksi tegas,” ujarnya.


BACA JUGA: Khofifah Pastikan Warga Miskin Tetap Bisa Masuk SMA dan SMK Negeri dengan SKTM


Untuk diketahui, pendaftaran offline SMA/SMK Negeri untuk jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur inklusif dan jalur keluarga tidak mampu, sudah dimulai tanggal 11 Juni hingga 20 Juni 2019.

Seluruh sekolah akan menerapkan sistem zonasi. Dalam sistem ini, setiap sekolah diberikan batasan kuota. Di antaranya kuota 70 persen untuk siswa pendaftar yang ada dalam satu zona atau reguler. Kuota 70 persen ini terdiri atas 50 persen kuota untuk bobot hitungan jarak dan kecepatan mendaftar. Sisanya 20 persen untuk yang pendaftar yang mengandalkan nilai UN.

Selain itu, ada juga 20 persen kuota khusus untuk siswa tak mampu di dalam zona. Kemudian, 10 persen untuk siswa di luar zona yang di dalamnya terbagi untuk 5 persen jalur prestasi (2 persen nilai UN, dan 3 persen untuk pemenang lomba), dan 5 persen untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas atau dinas.


Editor : Maria Christina