Gubernur Jatim Penuhi Tuntutan Buruh Tetapkan UMK dan UMSK Bersamaan

Ihya' Ulumuddin ยท Kamis, 15 November 2018 - 20:03 WIB
Gubernur Jatim Penuhi Tuntutan Buruh Tetapkan UMK dan UMSK Bersamaan

Koordinator SPSB Sukarji menunjukkan SK gubernur Jatim tentang UMK dan UMSK, Kamis (15/11/2015). (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id - Demo ribuan buruh Jawa Timur (Jatim) terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2019 membuahkan hasil. Gubernur Jatim Soekarwo akhirnya menyetujui penetapan UMK dan UMSK bersamaan dalam sehari, serta menaikkan UMK di atas ketentuan PP No 78/2015 tentang Pengupahan.

Kepastian ini disambut ribuan buruh dengan sukacita. Bahkan di akhir demonstrasi Kamis (15/11/2018), mereka memuji dan mengelu-elukan orang nomor satu di Jatim tersebut.

”Ini sejarah baru. Gubernur Jatim akan memberi hadiah yang luar biasa di akhir masa jabatannya, menetapkan UMK dan UMSK bersamaan dalam sehari,” kata Koordinator Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Jatim, Sukarji seusai bertemu Gubernur Jatim Soekarwo.

BACA JUGA: 

Dewan Pengupahan Jatim Minta UMK Daerah Pinggiran Ditambah

Gubernur Soekarwo Tetapkan Upah Minimum Provinsi Jatim RP1,63 Juta

Selain itu, Soekarwo juga menerima dengan baik aspirasi serikat pekerja dan serikat buruh yang menginginkan kenaikan UMK 2019 lebih tinggi dari ketentuan PP Nomor 78/2015.

“Ada 17 kabupaten/kota di luar ring 1 yang kenaikan upahnya di atas ketentuan PP Nomor 17 tahun 2015, yaitu kisaran 8,49 persen hingga 24,57 persen. Terima kasih Pakde Karwo,” kata Sukarji.

Sukarji mengakui usulan UMSK yang masuk ke gubernur Jatim baru dua daerah, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Sementara untuk Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, belum ada kepastian.

“Tapi Pak Gubernur sudah berjanji siap menetapkan UMSK di luar Surabaya dan Sidoarjo. Asal ada usulan dari bupati masing-masing daerah,” ujar Sukarji.

Bahkan, dalam pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh di Jatim, Soekarwo mengatakan Pergub Jatim tentang UMK/UMSK 2019 sejatinya sudah ditetapkan. Hanya semua harus melalui proses administrasi dan koreksi dari Biro Hukum dan Sekdaprov Jatim.

“Nomor pergubnya sudah disampaikan tidak akan berubah. Paling lambat besok akan ditandatangani pak gubernur,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo membenarkan keputuan gubernur sebagaimana pernyataan buruh. Bahkan Pergub Jatim No 665 tentang Penetapan UMK 2019 dan Pergub Jatim No 666 tentang UMSK 2019 hari ini sudah ditandatangani oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

“Tapi pengumumannya tetap dilaksanakan pada tanggal 21 November mendatang, sesuai dengan ketentuan,” ujar Himawan.

Dia juga menyebutkan bahwa ada 17 kabupaten/kota di Jatim yang kenaikan UMK 2019 di atas 8,03 persen, sesuai dengan ketentuan PP No 78/2015. Di antaranya Kabupaten Magetan, Pacitan, Trenggalek, Kota Mojoketo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Lamongan.

Kenaikan UMK di atas ketentuan PP No 78/2015 untuk mengurangi disparitas upah antarkabupaten/kota di Jatim yang saat ini masih kelihatan mencolok. “Kami berharap seluruh buruh dan pekerja di Jatim bisa menerima keputusan gubernur Jatim yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.


Editor : Maria Christina