Siang Ini, Risma Diperiksa Kejati terkait Kasus Dugaan Megakorupsi Aset Pemkot

Hari Tambayong, Sindonews ยท Kamis, 20 Juni 2019 - 06:06 WIB
Siang Ini, Risma Diperiksa Kejati terkait Kasus Dugaan Megakorupsi Aset Pemkot

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan dimintai keterangan penyidik Kejati Jatim terkait skandal megakorupsi pengalihan aset pemkot. (Foto: Dok.iNews.id)

SURABAYA, iNews.id – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan dimintai keterangan oleh penyidik Kejasan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait dugaan kasus megakorupsi dalam pengalihan aset milik Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP), Kamis (20/6/2019).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan mengatakan, pemeriksaan terhadap Tri Rismaharini akan dilakukan Kamis siang.

“Ibu Risma sudah mengonfirmasi akan hadir sebagai saksi setelah mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi. Rencananya, Kamis besok jam 1 siang,” kata Didik, Rabu (19/6/2019).

Selain meminta keterangan Wali Kota Surabaya, kata dia, Kejati Jatim juga akan mendatangkan saksi ahli dari Universitas Airlangga (Uniar) terkait kasus megakorupsi tersebut.

Terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam kasus pengalihan aset pemkot, Didik mengaku, hingga saat ini masih dilakukan audit oleh tim BPKP, karena kejadian tersebut terjadi pada tahun 2001 saat Soenarko masi menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

BACA JUGA: Dalami Korupsi Aset Pemkot, Kejati Jatim Cekal Tiga Pengusaha

Diketahui, pada 2011 lalu, membentuk panitia khusus (pansus) hak angket penyelamatan aset YKP Surabaya. Hasilnya, pansus menemukan beberapa bukti penyimpangan aset YKP. 

Di antaranya, kronologi perubahan YKP menjadi PT YEKAPE. Yakni, Pada 6 Agustus 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 16/2001 tentang Yayasan. Intinya, semua daerah kota/kabupaten atau provinsi tidak boleh memiliki yayasan. 

Dengan dasar ini, YKP milik Pemkot Surabaya harus ditiadakan. Karena di dalam UU ini semua daerah diminta menyesuaikannya, sesuai dengan anggaran dasar berdasar UU tersebut. Jika tidak dilakukan, maka pengadilan bisa membubarkan YKP.

Menyikapi keluarnya UU tersebut, pimpinan YKP lantas mengubah YKP menjadi PT YEKAPE. Dalam perubahan status dan nama lembaga terebut aset pemkot yang melekat di YKP tidak dikembalikan ke Pemkot. 

Bahkan, ada tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat atas nama PT YEKAPE. Kemudian 7 Agustus 2002, pengurus YKP mengadakan rapat koordinasi dengan Sekkota, yang masih dijabat oleh M. Yasin. 

Dalam rapat pihak YKP disarankan melakukan koordinasi dengan Wali Kota Surabaya, Bambang DH. Lalu, YKP mengirimkan surat bernomor 07/Um/YKP/Dw/2002 yang ditujukan pada wali kota.

Adapun isi suratnya, meminta agar wali kota menjadi penasehat YKP. Sedangkan Sekkota menjabat sebagai pembina. Namun permintaan tersebut ditolak wali kota dan tidak mengizinkan Sekkota jadi Pembina. Malahan, wali kota menyarankan agar YKP dikelola secara mandiri dan profesional. 

"Kami akan terus mendalami perkara ini. Kami akan periksa semua yang diduga terlibat," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan.


Editor : Kastolani Marzuki