Soal Plt Bupati Malang, Soekarwo Tunggu Petunjuk Mendagri

Ihya' Ulumuddin ยท Jumat, 12 Oktober 2018 - 15:32 WIB
Soal Plt Bupati Malang, Soekarwo Tunggu Petunjuk Mendagri

Gubernur Jatim Soekarwo. (Foto: iNews.id/Ihya Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan Bupati Malang Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku masih menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya masih menunggu petunjuk dari Mendagri, baru kemudian menindaklanjutinya," ujar Pakde Karwo-sapaan akrabnya, seusai acara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim Ke-73, Jumat (12/10/2018).

Pakde mengatakan, penunjukan dari Mendagri terhadap seorang Plt juga harus menunggu prosedur, termasuk surat resmi dari KPK terhadap status Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka.


BACA JUGA:

Kasus Bupati Malang, KPK Geledah 26 Titik dan Periksa 9 Saksi Hari Ini

Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna, KPK Kembali Geledah 4 Lokasi


Gubernur menegaskan, nantinya setelah menerima surat perintah dan salinan surat keterangan terkait Plt, maka akan disegerakan menunjuk Wakil Bupati Malang Sanusi sebagai pengganti sementara. "Kalau sudah ada suratnya maka saya akan panggil wakilnya dan secara resmi memberlakukan Plt Bupati Malang," kata Pakde Karwo.

Diketahui, KPK resmi menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka korupsi suap dan gratifikasi sejak Kamis (11/10/2018). Bupati Rendra terjerat dua perkara, yakni dugaan tindak pidana korupsi menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Jakarta sangat menyesalkan masih terjadinya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Terutama dalam kasus ini, yang dilakukan untuk membayar utang atau pinjaman uang saat berkampanye di pilkada.

Tersangka Rendra Kresna diduga menerima suap dari tersangka Ali Murtopo dari pihak swasta Rp3,45 miliar untuk penyediaan sarana penunjang di Dinas Pendidikan Pemkab Malang tahun anggaran 2011.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Rendra Kresna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Rendra Kresna diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi pada KPK sebagaimana diatur Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Editor : Donald Karouw