Telusuri Korupsi Proyek Pembangunan Kelas, Kejari Periksa 70 Guru di Sampang

Antara ยท Sabtu, 24 Agustus 2019 - 19:20 WIB
Telusuri Korupsi Proyek Pembangunan Kelas, Kejari Periksa 70 Guru di Sampang

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

SAMPANG, iNews.id – Sedikitnya 70 guru diperiksa Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur. Pemeriksaan ini untuk menelusuri kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan anggaran total senilai Rp1,4 miliar.

"Pemeriksaan kepada 70 orang guru ini untuk melengkapi berkas kasus dugaan korupsi yang sedang kami usut," ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Edi Sutomo, Sabtu (24/8/2019).

Dia mengungkapkan, sebelumnya pada awal Agustus 2019, pihaknya juga telah memanggil 51 kepala sekolah di Kabupaten Sampang. Pemeriksaan ini berkaitan atas kasus yang sama. Di mana dalam perkara dugaan korupsi ini, dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Sampang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Identitas keduanya masing-masing Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang berinisial AR dan stafnya ME.

Mereka bahkan telah ditahan sejak 24 Juli 2019. Tim penyidik Kejari Sampang awalnya menahan selama 20 hari, kemudian memperpanjang masa penahanannya menjadi 40 hari.

Menurut Edi, pihaknya perlu melengkapi berkas perkara kedua tersangka tersebut dan masih mengagendakan pemanggilan kembali terhadap guru ataupun kepala sekolah di lingkungan Disdik Sampang.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini kedua tersangka mendapat fee proyek terhadap pengerjaan RKB di SDN 2 Banyuanyar dengan anggaran senilai Rp1,4 miliar lebih pada APBN tahun 2019.

Tersangka AR dan ME meminta jatah fee proyek sebesar 12,5 persen dari nilai total pagu anggaran Rp1,4 miliar. Selain menangkap tersangka, Kejari Sampang juga menyita barang bukti uang tunai Rp75 juta, mobil CRV bernomor polisi AG 1939 VG, tiga buku rekening dan sejumlah barang bukti lainnya.

Tim penyidik Kejari Sampang menjerat tersangka dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Editor : Donald Karouw