Terlibat Pungli, 7 ASN Pemkab Lumajang Dicopot, Termasuk Kepala BKD

Cucuk Donartono ยท Rabu, 05 Desember 2018 - 22:00 WIB
Terlibat Pungli, 7 ASN Pemkab Lumajang Dicopot, Termasuk Kepala BKD

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengingatkan para ASN yang terlibat pungli akan dikenakan sanksi hingga pencopotan jabatan, Rabu (5/12/2018). (Foto: iNews/Cucuk Donartono)

LUMAJANG, iNews.id – Tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Lumajang, Jawa Timur (Jatim) dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat secara bersama-sama melakukan aksi pungutan liar (pungli) di lingkungan ASN pemkab setempat. Salah satu yang dicopot termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nurwakhit Ali Yusro.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, ketujuh oknum ASN dikenakan sanksi setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat menemukan mereka terlibat dalam pungli. Ada indikasi pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap 321 ASN yang dalam proses peningkatan pangkat atau golongan.

“Besaran pungli itu per orang Rp500.000. Kalau ada 300 lebih ASN yang kemarin berproses dalam promosi atau kenaikan pangkat, saya kira jumlah punglinya tinggal dikalikan saja,” kata Thoriqul Haq di Lumajang, Rabu (5/12/2018).

BACA JUGA:

Diduga Pungli Prona, Kades dan Panitia di Boyolali Terjaring OTT

Oknum Perangkat Desa Diduga Pungli E-KTP, Camat Ngaglik Siapkan Sanksi

Thoriqul mengatakan, sanksi yang dijatuhkan kepada ketujuh ASN, termasuk kepala BKD Pemkab Lumajang, merupakan tindakan untuk evaluasi sekaligus pendisiplinan ASN. Para ASN diingatkan supaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan.

“Saya sudah sampaikan hal ini kepada kepala BKD. Pada prinsipnya beliau ingin melakukan evaluasi dan menyampaikan permohonan maaf atas pungli tersebut,” kata Thoriqul Haq.

Thoriqul mengatakan, pencopotan kepala BKD dari jabatannya masih merupakan sanksi awal. Berikutnya masih ada keputusan lanjutan dengan mempertimbangkan LHP dari Inspektorat. “Yang lain, enam orang lagi, tetap akan ada keputusan terkait dengan tindakan yang di luar ketentuan itu,” ujarnya. 

Sementara Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati pada Rabu siang (5/12/2018) juga mengingatkan para ASN agar tidak lagi melakukan pungli dalam bentuk apapun. Akan ada sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukannya. Indah sebelumnya juga sudah menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan di hadapan ratusan ASN di Lapangan Pemkab Lumajang.

Indah mengatakan, beberapa pekan ini ada sejumlah oknum ASN diperiksa Inspektorat. Dia juga sedang memantau dan mengamati tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditengarai kerap melakukan pungli.

“Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti pungli itu. Maka saya perintahkan, hentikan mulai sekarang dan jangan lagi dilakukan di masa kepemimpinan kami,” katanya.

Indah juga sudah memanggil beberapa auditor dan berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan. Dia mengaku memiliki bukti-bukti berupa berkas-berkas mengenai dugaan pungli di beberapa OPD. “Kalau ada pungli, sekecil apapun sekali lagi, kami tidak toleransi. Sanksinya mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan jabatan,” ujar Indah.


Editor : Maria Christina