Tingkatkan Pelaksanaan Bansos 2019, Kemensos Gandeng BMGF

Diaz Abraham ยท Kamis, 08 November 2018 - 15:08 WIB
Tingkatkan Pelaksanaan Bansos 2019, Kemensos Gandeng BMGF

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Kemensos).

JAKARTA, iNews.id - Anggaran program Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2019 yang diberikan pemerintah akan lebih besar dibanding tahun ini. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menilai peningkatan tersebut sekaligus menambah tanggung jawab Kementerian Sosial.

“Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan bansos nontunai. Oleh karena itu evaluasi sangat penting mengingat tahun depan anggaran bansos meningkat signifikan dan indeks bansos PKH meningkat dua kali lipat. Semakin besar nilai bantuan, semakin besar pula tanggung jawabnya,” kata Agus Gumiwang seusai bertemu dengan Pendamping Bansos Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/11/2018).

Mensos menjelaskan, agar penyalurannya tepat sasaran, Kementerian Sosial akan melakukan evaluasi yang didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan MicroSave sebagai pelaksana survei. Kegiatan survei mulai dilakukan pada Oktober 2018 dan diharapkan tuntas sebelum akhir Desember 2018.

BACA JUGA: Tekan Kemiskinan, Kemensos Naikkan Dana Bansos Rp50 Triliun

Direktur BMGF Michael Wiegand mengaku siap mendukung pelaksanaan bansos nontunai di Indonesia. Keseriusan ini juga telah disampaikan Melinda Gates kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di sela-sela pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali baru-baru ini.

“Digitalisasi bansos seperti telah dilakukan di negara lain dan terbukti menunjukkan dampak positif dan mendorong inklusi keuangan. Dengan bansos yang disalurkan secara nontunai, maka dapat mengurangi kebocoran anggaran, memudahkan penerima manfaat menerima bantuan, dan membuka akses penerima manfaat terhadap perbankan,” kata Wiegand.

Survei akan melihat pengalaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama pencairan bansos, bagaimana proses penyelesaian pengaduan dilakukan, serta tingkat kepuasan KPM terhadap bansos nontunai. Hasil dari peninjauan tersebut akan dijadikan penyempurnaan pelaksanaan bansos nontunai tahun depan.

BACA JUGA: Kemensos Pastikan Program Bantuan Sosial Pangan Sesuai Prinsip 6T

Selain dari sisi KPM, survei juga menyasar perbankan mengenai pemberian layanan dan kemudahan bagi penerimanya. Poin yang akan diperhatikan meliputi ketersediaan jaringan agen di daerah penyaluran, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta respon cepat pihak bank ketika ada keluhan dari KPM.

Dalam acara pertemuan dengan Pendamping Bansos Pangan Wilayah III ini, Mensos juga mengingatkan agar para Pendamping dapat mengawal penuh pelaksanaan bansos non tunai baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di wilayah masing-masing.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan, maka saya ajak Saudara-saudara semua untuk bekerja bersama, bekerja keras dan tuntas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pelaksanaan bansos yang memenuhi prinsip 6T,” ujar Mensos.

Wilayah III tersebut mencakup Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.


Editor : Zen Teguh