Kalah di PTUN, Kuasa Hukum Pemprov Kalsel Sebut Majelis Hakim Ngawur

Zainal Hakim · Kamis, 07 Juni 2018 - 18:07 WIB
Kalah di PTUN, Kuasa Hukum Pemprov Kalsel Sebut Majelis Hakim Ngawur

Ketua Majelis Hakim PTUN Banjarmasin Retno Widowati ketuk palu usai sidang gugatan SK Gubernur Kalsel yang cabut izin 3 perusahaan tambang. (Foto: iNews/Zainal Hakim)

BANJARMASIN, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kalah dalam sidang gugatan melawan perusahan tambang Silo Group di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Kamis (7/6/2018). Majelis hakim PTUN Banjarmasin mengabulkan gugatan Silo Group, serta membatalkan tiga surat keputusan (SK) Gubernur Kalsel atas pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP).

“Satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menyatakan membatalkan putusan Gubernur Kalsel,” kata Ketua Majelis Hakim PTUN Banjarmasin Retno Widowati, saat membacakan amar putusan.

Pantauan iNews, sidang gugatan SK Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mencabut tiga IUP-OP anak perusahaan PT Silo Group dijaga ketat puluhan polisi. Sidang sempat diwarnai aksi demo pendukung kedua belah pihak di luar halaman pengadilan.

Majelis hakim beralasan pencabutan izin tambang yang belum beroperasi dan belum habis masa berlakunya tersebut dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Minerba. Selain membatalkan izin tambang Silo Group, majelis hakim juga mewajibkan tergugat mencabut SK Gubernur untuk ketiga perusahan tambang dan membayar biaya perkara Rp277.500.

Atas putusan majelis hakim, tergugat yang diwakili kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun mengaku kecewa dan menuding putusan majelis hakim ngawur. Dia menyatakan masih pikir-pikir dan berencana akan mengajukan banding.

“Kami pasti banding. Tidak bisa (lingkungan) rusak dulu baru bereaksi. Logika majelis hakim ini logika yang ngawur,” ujar Andi.

Kuasa hukum Silo Group Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan siap menghadapi tergugat di sidang banding. Dia menilai, sejak awal sudah optimistis SK Gubernur tidak prosedural. Pihaknya tak akan gentar meski menghadapi lawan yang sangat berkuasa.

“Di bawah berbagai tekanan pada sidang ini, semuanya dikalahkan oleh pertimbangan hukum. Saya melihat pertimbangan hakim cukup jernih dan jelas. Kami menilai SK itu harus dicabut karena bertentangan dengan perundang-undangan (UU Minerba) dan asas hukum pemerintahan yang baik,” ujar Yusril.

Diketahui, ketiga anak perusahaan PT Silo Group memiliki konsesi pertambangan batubai di Kabupaten Kotabaru, Kalsel, seluas 22.269 hektare. Terdiri atas PT Sebuku Batubara Coal seluas 5.140, 89 hektare, PT Sebuku Sejaka Coal seluas 8.139,93 hektare, dan PT Sebuku Tanjung Coal 8.990,38 hektare.


Editor : Donald Karouw