Polda Kaltim Geledah Gedung DPRD Balikpapan Terkait Korupsi Lahan RPU

Antara · Rabu, 15 Agustus 2018 - 22:34 WIB
Polda Kaltim Geledah Gedung DPRD Balikpapan Terkait Korupsi Lahan RPU

Ilustrasi korupsi. (Foto: Sindonews)

BALIKPAPAN, iNews.id – Para penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Subdit Tipikor Direskrimsus Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) menggeledah ruang kerja Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan sejumlah ruangan lain di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (15/8/2018).

Polisi mencari alat bukti tambahan untuk kasus korupsi proyek pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di Karang Joang, Balikpapan Utara. Dalam kasus itu, berdasar perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) diduga telah terjadi penggelembungan anggaran hingga negara dirugikan Rp11 miliar dari nilai proyek Rp12,5 miliar pada tahun 2015.

”Ada empat boks berkas, juga satu CPU komputer yang kami amankan. Selain dari Gedung DPRD, juga dari Gudang Arsip Bappeda Litbang di Balai Kota,” kata Kepala Subdit Tipikor Direskrimsus Polda Kaltim Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Winardi yang memimpin penggeledahan di kantor-kantor tersebut.

Di Gedung DPRD, selain ruang Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, juga digeledah Ruang Badan Anggaran (Banggar) dan Ruang Komisi II. Saat penggeledahan, Abdulloh sedang tidak di kantornya. Demikian pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan yang saat ini dijabat oleh Nining Surtiningsih. Menurut salah saatu pegawai di Bappeda Litbang, Nining sedang rapat dengan sekretaris kota.

Penggeledahan di kedua kantor tak urung membuat kaget sejumlah anggota DPRD, di antaranya Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. ”Saya kaget karena belum pernah ada penggeledahan semacam ini di sini. Tapi kami kooperatif,” katanya.

Karena penggeledahan itu, sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung terpaksa ditunda. Wali Kota Rizal Effendi yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini juga kaget. Namun, Rizal juga mempersilakan penyidik mencari dokumen yang diperlukannya.

Walau belum diungkap resmi, polisi sementara sudah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus yang sudah bergulir sejak 2015 tersebut. ”Pada saat yang tepat, penyidik akan ekspose,” kata Kabid Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ade Yaya Supriyatna.

Namun demikian, dalam jumpa pers di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pertengahan Mei lalu, disebutkan dua nama CC dan MY sebagai tersangka. CC adalah Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan tahun 2014 dan MY Kepala DPKP sejak Desember 2015.


Editor : Maria Christina