Ada Bandara, Pelabuhan dan Tol, Infrastruktur Kaltim Dukung Pemindahan Ibu Kota

Antara ยท Selasa, 07 Mei 2019 - 16:54 WIB
Ada Bandara, Pelabuhan dan Tol, Infrastruktur Kaltim Dukung Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Presiden meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kali

KUTAI KARTANEGARA, iNews.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur mendukung pemindahan Ibu Kota Negara RI yang saat ini berada di Jakarta. Provinsi ini telah memiliki infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol.

“Artinya, itu akan menghemat banyak biaya,” kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019).

Semua fasilitas yang ada di daerah itu, menurut Presiden, sangat mendukung pemindahan Ibu Kota, antara lain, berada di tengah lintasan Tol Samarinda-Balikpapan. Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga tidak perlu membuat lagi.

“Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi,” katanya.

BACA JUGA:

Rencana Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalimantan

Kawasan Bukit Soeharto Calon Pengganti Ibu Kota, Ini Kata Jokowi

Namun, kata Presiden, kelayakan Kaltim masih memerlukan kajian dari aspek lainnya. Kajian tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosilogisnya dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam.

“Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya,” katanya.

Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi. “Ini harus sangat terencana dan matang sehingga saat memutuskan betul-betul benar,” katanya.

Dia juga menyebutkan, jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat. “Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan,” katanya.


Editor : Maria Christina