Caleg Perindo Hamdani Minta Pemerintah Perketat Izin Tambang di Kaltim

Vendi Y Susanto ยท Jumat, 25 Januari 2019 - 19:48 WIB
Caleg Perindo Hamdani Minta Pemerintah Perketat Izin Tambang di Kaltim

Ilustrasi Partai Perindo. (Foto: dok iNews)

BALIKPAPAN, iNews.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim) Hamdani, mendesak pemerintah memperketat dalam mengeluarkan izin pertambangan dan perkebunan. Dia menilai perlu seleksi serius terhadap perusahaan dan kontraktor yang mengajukan perizinan.

Bukan tanpa alasan, maraknya eskploitasi perusahaan nakal menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Hal itu harus dijadikan acuan pemerintah agar kasus serupa tak lagi terjadi.

Hamdani sepakat jika pemerintah hanya memberikan izin kepada perusahaan yang memiliki tanggung jawab memulihkan wilayah tambang dan perkebunan pascaproduksi. Artinya, unsur kehati-hatian harus diutamakan sehingga perusahaan tak hanya mengeruk keuntungan semata tanpa melihat dampak buruk dari eksploitasi terhadap kondisi alam di Kaltim.

BACA JUGA:  Cegah Longsor, Caleg Perindo Reboisasi Lahan Kritis di Jember

“Kami sangat berharap agar pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin pertambangan dan perkebunan. Berilah izin kepada mereka (pengusaha) yang betul-betul bertanggung-jawab untuk mereklamasi lahan bekas ekploitasi. Jangan karena KKN lantas izin diberikan,” ucap Hamdani saat dihubungi, Jumat (25/1/2019).

Caleg yang maju bertarung memperebutkan kursi DPRD Kaltim itu berpendapat, masih ada perusahaan di Bumi Mulawarman yang tidak bertanggung jawab atas rusaknya kawasan hutan. Akibatnya, banyak daerah bekas pertambangan menyisakan lubang-lubang menganga dan membahayakan masyarakat.

“Para pengusaha dan perusahaan yang mengekpoitasi kekayaan sumber daya alam (SDA) Kaltim sebagian besar tidak mau bertanggung jawab terhadap rusaknya lingkungan akibat ekploitasi. Hanya ditinggalkan begitu saja. Lubang-lubang menganga belum ditutup karena kontraktornya sudah melarikan diri,” ujarnya.

Dia menilai, jika eksploitasi SDA di Kaltim terus menerus dilakukan tanpa adanya upaya pemulihan pascaproduksi, maka akan berdampak serius pada kerusakan lingkungan hidup yang semakin memburuk.

“Ini berdampak kepada rusaknya lingkungan hidup yang mengalami degradasi lahan. Ini yang jadi perhatian kami,” tutur Hamdani.


Editor : Donald Karouw