Ibu Kota Negara Pindah, Pemkab Penajam Paser Utama Minta Warga Tak Tersingkirkan

Kuntadi ยท Kamis, 29 Agustus 2019 - 22:01 WIB
Ibu Kota Negara Pindah, Pemkab Penajam Paser Utama Minta Warga Tak Tersingkirkan

Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara Kaltim, Nico Herlambang usai diskusi terkait rencana pemindahan ibu kota negara, di Gedung Pusat UGM Yogyakarta, Kamis (29/8/2019). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

SLEMAN, iNews.id – Warga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), menyambut gembira rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke daerah itu. Namun, ada kekehawatiran yang dirasakan masyarakat dan pemerintah karena pembangunan bisa menjadikan warga setempat tersingkir.

“Jangan sampai warga kami tersingkirkan. Apa yang ditetapkan pemerintah ini bisa memberikan kemaslahatan ke daerah. Konsen kami pada kesejahteraan warga kami,” kata Kepala Bagian Pembangunan Penajam Paser Utara Nico Herlambang di sela diskusi terkait rencana pemindahan ibu kota negara, di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (29/8/2019).

Nico mengatakan, saat ini masyarakat menyambut gembira rencana pemindahan ibu kota. Mereka berharap kepindahan ini akan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, layanan dan fasilitas infrastruktur.

“Siapa sih yang tidak ingin bertetangga dengan Presiden, tentu bangga,” ujarnya.

BACA JUGA:

Ibu Kota Baru di Kaltim Akan Andalkan Transportasi Umum Berbasis Zonasi

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Dikembangkan Jadi Pusat Bisnis Skala Global

Sejauh ini, Pemkab Penajam Paser Utara belum mendapatkan kepastian lokasi yang akan dijadikan lahan untuk ibu kota baru. Namun, mereka telah menyiapkan lahan seluas 40.000 hektare (ha). Dari kebutuhan sekitar 180.000 ha yang dibutuhkan, diyakini 120.000 ha ada di Paser dan sisanya di Kutai Kartanegara.

Nico berharap para ahli di UGM bisa membantu mereka dalam memetakan pembangunan tata ruang. Khususnya dalam mendukung akselerasi pembagunan ibu kota negara agar masyarakat tidak tersisihkan.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah sekitar 333.000 ha dengan penduduk sekitar 178.000 jiwa. Daerah ini masih bisa menampung sekitar 800.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke wilayah ini, bahkan masih bisa menampung hingga satu juta orang. Apalagi, lahan yang disiapkan merupakan kawasan hutan milik negara.

Sementara Dosen Fakutas Geografi UGM Dyah Rahmawati Hizbarob, mengatakan, dirinya bersama tima ahli UGM lain siap memberi masukan kepada Pemkab Penajam Paser Utara terkait kesiapan kebijakan pembangunan tata ruang dan wilayah untuk mengantisipasi dampak pemindahan wilayah ibu kota negara.

“Yang paling mendesak kajian interdisipliner kajian tata ruang, sumber daya air, kebutuhan pangan serta kesiapan masyarakat menghadapi datangnya modernitas pembangunan,” katanya.

Menurut Dyah, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memperhatikan ketersediaan sumber pangan, sandang, dan papan warganya setelah perpindahan penduduk dari Jakarta ke Kaltim secara besar-besaran. Termasuk status batas pengelolaan kebijakan tata ruang dan wilayah antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

“Beberapa ruang yang dikelola pusat dan daerah dapat disinergikan untuk mendukung kabupaten ini bisa berkembang,” tuturnya.


Editor : Maria Christina