Tolak Proyek Pipa Gas Bawah Laut, Gubernur Kaltim Surati Jokowi

Antara ยท Kamis, 13 September 2018 - 13:28 WIB
Tolak Proyek Pipa Gas Bawah Laut, Gubernur Kaltim Surati Jokowi

Ilustrasi. (Foto: dok.okezone).

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

Samarinda, iNews.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penolakan atas rencana proyek pembangunan pipa gas bawah laut dari Bontang, Kaltim, menuju Tasikung, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat membuka seminar energi yang diselenggarakan SKK Migas bekerja sama dengan Pemprov Kaltim di Samarinda, Awang menegaskan bahwa proyek pipanisasi gas yang dikerjakan perusahaan swasta milik Bakrie Group itu sudah pernah ditolak pemerintah daerah beberapa tahun silam.

"Dulu sudah ditolak, kok sekarang proyek ini dimunculkan lagi. Sikap kami sudah jelas, menolak proyek itu," kata Awang, Kamis (13/9/2018).

Bahkan, kata Awang, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dalam forum diskusi beberapa hari sebelumnya juga mendukung sikap pemprov, karena proyek pipanisasi gas itu lebih banyak merugikan Kaltim sebagai daerah penghasil minyak dan gas.

"Saya sudah membuat surat dan mengirimkannya ke pemerintah pusat soal penolakan proyek itu," ujar Awang yang juga Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas.

Dia mengungkapkan alasan penolakan proyek itu karena provinsi yang dipimpinnya masih membutuhkan pasokan gas untuk keperluan operasional pembangkit listrik dan memenuhi kebutuhan energi sejumlah kawasan industri.

Setidaknya ada 12 unit pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang sudah masuk rencana pembangunan, tetapi hingga kini baru satu unit beroperasi yakni PLTG Senipah yang memasok jaringan listrik Sistem Mahakam untuk wilayah Kaltim dan dioperasikan PT PLN (Persero).

"Masih ada lagi PLTG di Bontang, Berau, Paser dan beberapa daerah lain. Itu baru untuk kebutuhan pembangkit, belum lagi gas untuk kebutuhan kawasan industri seperti Kariangau (Balikpapan) dan Buluminung (Penajam Paser Utara), juga Pupuk Kaltim, industrial estate serta lainnya," kata Awang.

Menurut Dia, persoalan gas ini sebenarnya tidak perlu diributkan lagi jika pemerintah pusat memiliki komitmen membangun PLTG di Kaltim dan provinsi lain di Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang masih belum optimal.

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya soal kondisi Kaltim yang selama ini sangat bergantung pada sumber daya alam migas, nantinya akan terpuruk jika produksi migas semakin menurun bahkan habis, tapi daerah penghasil justru tidak menikmatinya.

"Jangan sampai seperti Lhokseumawe di Aceh yang dulunya daerah kaya penghasil LNG (gas alam cair), tapi begitu gasnya habis, perekonomian daerahnya menjadi terpuruk. Ini tidak boleh terjadi di Kaltim," ujarnya.


Editor : Muhammad Saiful Hadi