Peleburan BP Batam, DPRD Sebut PP Bisa Jadi Solusi

Ahmad Islamy Jamil ยท Jumat, 04 Januari 2019 - 15:51 WIB
Peleburan BP Batam, DPRD Sebut PP Bisa Jadi Solusi

Gedung BP Batam. (Foto: Sindonews).

BATAM, iNews.id - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta pemerintah pusat tidak mudah mengubah peraturan terkait tata kelola pemerintahan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan ketidakpastian iklim investasi di daerah tersebut.

Hal ini diungkapkan Nuryanto menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan melebur Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, polemik dualisme yang terjadi di kota Batam bisa selesai jika pusat mau mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi acuan pelaksanaan UU No 53 Tahun 1999 tentang tata kelola pemerintahan di Batam.

BACA JUGA: Polemik BP Batam, Pakar: Wali Kota Dilarang Rangkap Jabatan Publik

"PP itu mengatur semua teknis pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Jadi permasalahan antara BP Batam dan Pemkot Batam otomatis selesai," kata dia kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/1/2019).

Dia mengatakan, sebenarnya DPRD Kota Batam pernah melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk meminta diterbitkan PP, yang mengatur kewenangan kedua lembaga tersebut. Namun hingga kini ketentuan tersebut belum juga keluar.

Kemudian, terkait jabatan Wali Kota Batam M Rudi sebagai ex officio Ketua BP Batam, kata Nuryanto, telah melanggar UU. Karena, secara gamblang peraturan tersebut melarang adanya rangkap jabatan.

BACA JUGA: Sandi: Peleburan BP Batam Bisa Bikin Ketidakpastian Iklim Investasi

"Jika ingin mengatur regulasi rangkap jabatan harus terlebih dahulu mengubah UU No 53 Tahun 1999," ujar dia.

Untuk mengubah suatu UU, menurut dia, pasti butuh waktu lama, karena harus melalui proses politik di DPR RI. Alternatifnya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), namun harus diurai alasan dan kepentingannya.

Dia mengingatkan agar semua pemangku kepentingan tidak melanggar satu pun peraturan terkait peleburan BP Batam. Sebab, polemik dua lembaga yang berkepanjangan ini sudah membuat iklim investasi tidak kondusif belakangan ini.

"Kita di sini susah menjalankan roda pemerintahan Kalau aturannya terus berubah-ubah. Masa peraturan berganti setiap tahun," kata Nuryanto.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal