Polda Kepri Gagalkan Pengiriman 29 TKI Ilegal ke Malaysia Lewat Laut

Antara ยท Kamis, 06 Desember 2018 - 19:03 WIB
Polda Kepri Gagalkan Pengiriman 29 TKI Ilegal ke Malaysia Lewat Laut

Ilustrasi TKI. (Foto: Okezone)

BATAM, iNews.id - Polda Kepulauan Riau menggagalkan upaya pengiriman 29 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke Malaysia melalui jalur laut di sekitar Pantai Batu Besar, Nongsa, Batam.

"Ditreskrimum Polda Kepri telah berhasil menggagalkan pengiriman 29 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia," kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga dalam keterangan pers di Batam, Kamis (6/12/2018).

Sebanyak 29 orang calon pekerja migran itu hendak dikirim ke Malaysia untuk bekerja di sana. Informasi yang dihimpun, calon pekerja migran dimintai sejumlah dana, antara Rp1,7 juta hingga Rp2 juta untuk dapat bekerja di Negari Jiran itu.

Calon pekerja migran itu, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, 15 orang di antaranya dari Flores, enam dari Lombok, empat orang dari Makassar, dan masing-masing seorang dari Aceh, Bengkulu, Medan dan Sumba. Semua pekerja migran itu datang ke Batam secara mandiri.

“Setelah tiba di Batam, mereka baru dikumpulkan di penampungan sebagai persiapan pemberangkatan ke Malaysia,” kata Erlangga.

Aparat kepolisian menahan empat orang yang diduga sebagai pelaku pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia, yaitu Z bin R alias L yang bertindak sebagai penanggung jawab, RM alias I sebagai pemilik kapal pengangkut pekerja migran ilegal. Berikutnya M bin D sebagai penampung dan pengantar pekerja migran ilegal dan J yang diduga ikut mengarahkan pekerja migran untuk menaiki kapal.

Keempatnya diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal, yang dijerat pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 81 Jo pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara," kata dia.

Bersama empat tersangka, aparat kepolisian juga menahan sejumlah barang bukti, yaitu satu buku kwitansi pembelian minyak kapal, uang tunai senilai Rp10.200.000, empat telepon seluler, dua unit kendaraan roda empat, lima buku paspor yang sudah ada tanda hitam, satu unit kapal pancung dengan dua mesin 200 pk dan 115 pk.


Editor : Himas Puspito Putra