Polisi Segera Tetapkan Tersangka Pemalsuan Dokumen Lahan Tol di Mesuji

Andres Afandi ยท Kamis, 26 Juli 2018 - 21:24 WIB
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Pemalsuan Dokumen Lahan Tol di Mesuji

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Sulistiyaningsih. (Foto: iNews/Andres Afandi)

BANDAR LAMPUNG, iNews.id – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menetapkan tersangka kasus pidana dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah seluas 5,1 hektare (ha) di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Tanah itu terdampak proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar- Simpang Pematang.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Sulistiyaningsih memaparkan, penyidik Subdit II Direktorat Kriminal Umum (Dit Krimum) Polda Lampung akan menetapkan tersangka setelah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi terlapor atas nama Yusuf, Selasa lalu.

“Direktorat Kriminal Umum saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah itu. Perkara sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Minggu depan, tersangkanya akan ditetapkan,” kata Sulistiyaningsih di Mapolda Lampung, Kamis (26/7/2018).

Sementara kuasa hukum terlapor, Yulius Andesta saat mendampingi kliennya Yusuf menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung mengatakan, pihaknya memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan pemalsuan dokumen tanah yang dilaporkan pelapor atas nama Suwisma ke Mapolda Lampung.

“Kedatangan kami untuk menyerahkan sejumlah bukti kepemilikan tanah berupa akta jual beli tanah, surat keterangan tanah, dan fatwa waris dari leluhur kliennya atas nama Yusuf. Semua itu menjadi bukti kepemilikan tanah atas nama klien kami,” kata Yulius Andesta.

Sementara kuasa hukum pelapor, Purnomo mengatakan, mereka menduga kuat pihak terlapor memalsukan dokumen. Pihak pelapor telah memiliki dokumen resmi yang menyatakan pihak pelapor sebagai pemilik 5,1 ha tanah yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

Pelapor sudah mempunyai surat kepemilikan tanah (SKT) yang ditandatangani oleh lurah dan camat setempat pada tahun 1998. Kemudian, pihaknya meningkatkan alas hak itu menjadi sertifikat dan terbit sertifikat pada tahun 2005.

“Untuk bisa terbit sertifikat, itu tentu ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya, pengukuran sudah dilalui, kemudian diumumkan di media massa selama tiga bulan, itu sudah dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jadi tahapan-tahapan untuk bisa memperoleh sertifikat sudah dipenuhi,” paparnya.


Editor : Maria Christina