Prihatin Kepala Daerah Korupsi, Perindo Lampung Minta Perketat Seleksi

Vendi Y Susanto ยท Jumat, 25 Januari 2019 - 22:29 WIB
Prihatin Kepala Daerah Korupsi, Perindo Lampung Minta Perketat Seleksi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Lampung Jolly Sanggam. (Foto: Partai Perindo)

LAMPUNG, iNews.id – Partai Perindo Lampung menyayangkan masih adanya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Hal ini sebagai buntut terciduknya Bupati Mesuji Khamani dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/1/2019).

“Kami sangat prihatin. Apalagi ini sudah yang ke sekian kalinya kepala daerah di Lampung terjerat korupsi atau tertangkap OTT KPK,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Lampung Jolly Sanggam saat dihubungi, Jumat (25/1/2019).

Menurut Jolly, partai politik (parpol) ikut ambil andil penting atas maraknya oknum kepala daerah terlibat kasus korupsi. Hal ini berkaitan dengan buruknya sistem perekrutan yang dilakukan parpol ketika akan berlangsungnya hajatan pilkada.

Sejatinya, parpol harus lebih ketat menyeleksi calon kepala daerah yang diusung maju pada pilkada. Selain itu juga harus selektif melakukan kaderisasi ketika menunjuk anggota partai atau tokoh tertentu mengisi posisi pejabat publik.

BACA JUGA: Caleg Perindo Hamdani Minta Pemerintah Perketat Izin Tambang di Kaltim

"Parpol memiliki peran agar kadernya tidak melakukan tindakan berujung korupsi. Sebelum pencalonan baik itu di legislatif maupun eksekutif, partai harus mem-filter para kadernya. Seperi melihat rekam jejak atau melakukan kaderisasi secara maksimal,” kata Jolly.

Tak hanya itu, pengurus dan kader partai yang dipilih rakyat menjadi pejabat dan anggota dewan juga harus berkomitmen teguh memegang amanah rakyat. Komitmen itu yakni menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga moral agar terhindar dari perilaku korup.

“Kalau anggota legislatif dan eksekutif berintegritas, seharusnya tidak ada lagi korupsi yang dilakukan kepala daerah maupun anggota dewan,” ucapnya.

Di samping itu, Jolly berharap pemerintah mampu membuat terobosan baru agar sistem pemilu di Indonesia tidak lagi mengeluarkan banyak dana kampanye. Dengan begitu diyakininya, tak ada lagi kepala daerah yang terjerat korupsi untuk membayar hutang pillkada atau mahar politik.

“Kami berharap pemerintah memperbaiki sistem pemilu terutama menekan banyaknya dana kampanye yang keluar sehingga tidak ada lagi korupsi dilakukan kepala daerah,” tuturnya.

Diketahui, Rabu (23/1/2019), KPK menangkap 11 orang di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Salah satunya merupakan Bupati Kabupaten Mesuji Khamami. OTT KPK diduga terkait proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Mesuji. Dengan penangkapan tersebut, Bupati Kabupaten Mesuji Lampung tercatat sebagai kepala daerah ke-107 yang terjerat korupsi oleh KPK.


Editor : Donald Karouw