PN Ambon Vonis 3 Tahun Penjara Terdakwa Tindak Pidana Pemilu

Antara · Jumat, 10 Agustus 2018 - 16:45 WIB
PN Ambon Vonis 3 Tahun Penjara Terdakwa Tindak Pidana Pemilu

Ilustrasi. (Foto: dok.okezone).

AMBON, iNews.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada tujuh terdakwa tindak pidana pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku. Para pelaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran di Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

"Menyatakan para terdakwa terbbukti bersalah melanggar pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan dihukum penjara selama tiga tahun," kata Ketua Majelis Hakim PN Ambon, Syamsudin La Hasan didampingi Philip Panggalila dan Jimmy Wally selaku hakim anggota, Jumat (10/8/2018).

Hakim juga menghukum para terdakwa yang terdiri dari ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS III Elfule bersama lima anggotanya. Kemudian ditambah seorang saksi paslon kepala daerah nomor urut dua membayar denda Rp36 juta subsider dua bulan kurungan.

Menurut Syamsudin, terdakwa Nuvian Maatelu, Hasnah Sely, Ismail Tuara, Dahri Durulela, dan Ramly Sikarlatu, Hasinah Sikarlatu, serta Hamja Soulisa, dijatuhi hukuman karena selaku penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan.

Sedangkan, kata dia, yang meringankan yaitu mereka mengakui perbuatannya, bersikap jujur dan sopan dalam persidangan, serta belum pernah dihukum. Majelis hakim juga tetap menghukum Hamja Soulisa yang merupakan saksi paslon dan Hasinah Sikarlatu yang dalam persidangan sebelumnya meminta dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.

Atas keputusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karel Sammpe dan A Simanjuntak maupun tim penasihat hukum para terdakwa menyatakan menerima. Majelis hakim pun menyatakan putusanya sudah inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam persidangan sebelumnya, empat terdakwa anggota KPPS di TPS III Elfule mengaku telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pemilihan gubernur/wagub Maluku 27 Juli 2018.

Saksi Anugrah Manery dari staf Bawaslu provinsi maupun Safar dan Rahmat, staf Panwasl Kabupaten Bursel mengakui saat itu mendapati empat dari enam petugas KPPS sedang berdiri dalam empat bilik suara.

"Kami melakukan pengawasan di TPS Elfule pukul 13.30 WIT dan seharusnya sudah dilakukan proses penghitungan suara, namun ada empat petugas KPPS berdiri dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan sisa surat suara," kata para saksi.

Syamsudin mengungkapkan, saat saksi tiba di TPS Elfule yang berlokasi di sebuah sekolah, mendapati pintu ruang kelas ditutup rapat. Sementara Ketua Panwas Kecamatan Namrole, Jufry Titawael berada di luar ruang TPS.

Selain empat petugas KPPS berdiri dalam bilik suara, saksi paslon gubernur/wagub nomor urut dua, Hamja Soulisa berdiri di samping bilik surat suara. Sedangkan saksi paslon nomor urut tiga masih duduk di posisi kursi saksi, dan saksi nomor satu tidak ada di lokasi.

Menurut dia, sisa surat suara yang dicoblos para pelaku langsung disita dengan jumlah 103 lembar. Diketahui sebagian telah dicoblos oleh para terdakwa dan telah ditandatangani Ketua KPPS Ramly Marlati (dalam BAP terpisah).

Majelis hakim menyatakan, bila praktek curang seperti ini berlangsung di Elfule merupakan sampel. Dia mencurigai tidak menuntup kemungkinan dilakukan hal yang sama pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari pengawasan.


Editor : Muhammad Saiful Hadi