Pemprov Malut Belum Berhentikan 20 ASN Mantan Narapidana Korupsi

Antara · Senin, 10 September 2018 - 12:24 WIB
Pemprov Malut Belum Berhentikan 20 ASN Mantan Narapidana Korupsi

Ilustrasi. (Foto: dok.okezone).

TERNATE, iNews.id - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) diminta segera memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana korupsi sebagai wujud ketaatan terhadap undang-undang. Diketahui hingga kini sebanyak 20 ASN mantan narapidana korupsi masih mendapatkan gaji dari Pemprov Malut.

“Undang-undang sudah menjelaskan bahwa ASN yang terlibat korupsi dan telah memiliki putusan hukum berkekuatan tetap harus diberhentikan, tetapi ASN mantan narapidana korupsi di Pemprov Malut belum mendapat sanksi itu," kata salah seorang aktivis antikorupsi, Abdul Halik, di Ternate, Senin (10/9/2018).

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) juga telah menyurati ke Pemprov Malut untuk segera memproses pemberhentian seluruh ASN mantan napi korupsi di lingkungan Pemprov Malut. Data ASN mantan narapindana juga telah diberikan BAKN, tetapi sepertinya tidak mendapat tanggapan serius dari Pemprov Malut.

Abdul mengatakan, sikap Pemprov Malut itu bisa menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa mereka tidak memiliki komitmen dan keseriusan untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.
 
Selain itu, Pemprov Malut bisa diproses secara hukum karena tetap membayarkan gaji dan tunjangan kepada ASN mantan napi korupsi dari uang negara seharusnya mereka tidak berhak lagi menerimanya.

Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK) mengakui ada sebanyak 20 ASN mantan narapidana korupsi di lingkungan Pemprov Malut belum diberhentikan, tetapi prosesnya ke arah itu segera diselesaikan.

“Pemprov Malut selama ini belum memberhentikan 20 ASN mantan narapidana korupsi tersebut, karena menunggu rincian datanya, termasuk kepastikan hukum dari pihak pengadilan. Pemprov tidak ingin mengeluarkan kebijakan pemberhentian yang datanya tidak akurat,” kata AGK.

AGK mengatakan, Pemprov Malut sangat serius dan berkomitmen untuk mencegah praktik korupsi, di antaranya diimplementasikan dalam bentuk pengawasan ketat terhadap penggunaan keuangan negara serta selalu berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK Provinsi, termasuk institusi penegak hukum.


Editor : Muhammad Saiful Hadi