Dipecat karena Terbukti Korupsi, 6 ASN Gugat Putusan Wali Kota Tual

Antara ยท Selasa, 09 Juli 2019 - 11:35 WIB
Dipecat karena Terbukti Korupsi, 6 ASN Gugat Putusan Wali Kota Tual

Ilustrasi korupsi. (Foto: Okezone)

AMBON, iNews.id – Enam dari 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Tual yang dikenai sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Terhormat (PTDH) karena terlibat kasus korupsi menggugat putusan Wali Kota Tual Adam Rahayaan. Keenam ASN tidak puas dengan putusan tersebut.

“Enam ASN Pemkot Tual yang telah dipecat karena keputusannya sudah inkrah yakni Asis Fidmatan, Abdillah Tamher, Akib Hanubun, Ade Ohoiwutun, Ganti Tamher dan Munce Renfan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Tual, Muuti Matdoan di Ambon, Selasa (9/7/2019).

Muuti mengatakan, pemecatan keenam ASN tersebut menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, untuk memberhentikan ASN yang terlibat korupsi. Putusan untuk enam ASN itu sudah inkrah pada 13 September 2018 lalu.

“Surat keputusan PTDH sudah disampaikan kepada masing-masing oknum ASN tersebut. Pemecatannya telah dilaporkan Wali Kota Tual sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) kepada Mendagri, MenPan-RB dan Kepala BKN,” katanya.

BACA JUGA:

Merokok saat Kerja, ASN Purwakarta Akan Diminta Beli Mushaf Alquran

Terbukti Korupsi, 22 ASN Pemprov Jawa Barat Resmi Diberhentikan

Wali Kota Tual juga menerbitkan SK PTDH setelah mengkaji amar putusan para oknum ASN tersebut yang diberikan Pengadilan Negeri setempat dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dia mempersilakan ASN yang merasa tidak puas karena dipecat untuk memperkarakan SK PDTH Wali Kota Tual melalui jalur hukum. Namun, dia menegaskan keputusan itu telah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada yang akan menggugat SK pemecatan yang dikeluarkan wali kota Tual. Kita taat pada aturan yang berlaku karena jika tidak, maka wali kota dan sekda selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) akan dinonaktifkan,” katanya.

Sementara empat ASN terlibat korupsi lainnya hanya diberhentikan sementara. Pasalnya, mereka masih menempuh upaya lanjutan berupa banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan dan belum memiliki keputusan tetap.


Editor : Maria Christina