Pemkab Mimika Tak Setuju dengan Sistem Penerimaan CPNS Berbasis Online

Nathan Making ยท Senin, 10 September 2018 - 20:58 WIB
Pemkab Mimika Tak Setuju dengan Sistem Penerimaan CPNS Berbasis Online

Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang menyatakan penolakannya terhadap sistem penerimaan CPNS berbasis online, Senin (10/9/2018). (Foto: iNews/Nathan Making)

TIMIKA, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tidak setuju dengan seleksi penerimaan CPNS berbasis online yang diterapkan pemerintah pusat. Dengan sistem itu, diperkirakan banyak putra dan putri daerah ini tidak lulus karena kalah dalam penguasaan teknologi. Kalaupun ada yang lulus, jumlahnya sangat kecil.

Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang memaparkan, sebelum membuat keputusan penerimaan CPNS berbasih online, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia (SDM) di berbagai daerah, termasuk Papua. Penerapan sistem yang tidak tepat bisa menjadi kendala di sejumlah daerah, khususnya di Timika Papua.

“Di Timika ini terus terang saja, kalau dilakukan secara online, dipastikan tidak ada yang lolos tes. Mungkin ada, tapi hanya satu dan dua orang saja,” kata Yohanis Bassang di Timika, Senin (10/9/2018).

Pemerintah pusat perlu memberi perlakuan khusus bagi putra putri daerah Papua. Pertimbangan kearifan lokal penting agar bisa mengakomodir dan memberikan peluang bagi warga Papua menjadi CPNS. Dengan begitu, mereka dapat bekerja untuk membangun negeri mereka sendiri.

Menurut Yohanis, tidak bisa dipungkiri, masyarakat di daerah timur, seperti Papua, memiliki perbedaan dalam hal penguasaan teknologi dan ilmu dengan daerah lain di kawasan barat. Ketika itu dikompetisikan secara nasional, maka masyarakat Papua akan sulit bersaing menjadi PNS.

“Nah ini yang kami protes, kami tidak setuju. Kondisi saat ini, putra dan putri daerah Mimika belum bisa bersaing dengan orang dari luar daerah sana karena terkendala penguasaan teknologi modern,” ungkapnya.

Dia juga menilai, seharusnya pemerintah pusat memberikan kuota ke setiap kabupaten supaya bisa memberikan peluang lebih besar kepada putra putri daerah. Jika tidak ada kekhususan dan kearifan lokal, maka pemerintah daerah tidak akan menyutujui keputusan pemerintah pusat.

Bahkan, orang dari luar daerah juga tidak bisa bekerja di Timika. Pemkab Mimika tetap akan memprioritaskan orang asli Papua, khususnya dua suku yang ada di Timika yakni suku Amungme dan suku Kamoro, serta lima suku lainnya di Papua.

“Kita dari pemerintah daerah rindu akan keberpihakan agar putra putri daerah juga punya peluang diterima menjadi Aparatur Sipil Negara. Tapi, ketika pemerintah pusat memiliki pandangan yang berbeda dengan kita di daerah hanya dengan alasan tranparansi, trus kita yang punya daerah-daerah kekhususan, bagaimana itu, di mana kekhususannya,” paparnya.


Editor : Maria Christina