Wapres JK Sebut Tak Perlu Darurat Militer di Papua

Antara ยท Selasa, 12 Maret 2019 - 15:52 WIB
Wapres JK Sebut Tak Perlu Darurat Militer di Papua

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: dok Koran SINDO)

JAKARTA, iNews.id – Kapasitas militer di Papua perlu ditingkatkan, namun tidak harus berstatus darurat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Ini (insiden) kan sifatnya gerilyawan, meneror orang, masyarakat. Hanya operasi perlu ditingkatkan, tapi tidak berarti harus darurat. Tentu dibutuhkan (penambahan personel) apalagi pembangunan harus jalan di situ," kata Wapres.

Dia menyebut, pembangunan di Papua tetap berjalan dan ada sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan di sana. Sementara mengenai tuntutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk memerdekakan diri dari Indonesia, tidak akan pernah dikabulkan Pemerintah apapun alasannya.

BACA JUGA: 600 Prajurit TNI Dikerahkan ke Wilayah Konflik Nduga Papua

"Dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, apa lagi?. Maksudnya ya kalau kita berunding apapun, semuanya tidak ada lagi yang bisa diberikan, apalagi kemerdekaan. Tentu itu tidak bisa (diberikan)," ujarnya.

Wapres mengatakan, Pemerintah telah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua, bahkan dengan anggaran yang lebih banyak dibandingkan daerah otonom yang lain.

"Di Papua itu semua sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal dari negara federal. Di Papua yang bisa (menjadi) gubernur atau bupati hanya (orang) asli Papua," kata JK.

Selain kebijakan khusus dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah juga memberikan anggaran kepada Papua dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.

"Kalau (daerah) lainnya seperti di Jawa, Sulawesi, paling tinggi 'average'-nya Rp2 juta per kapita. Di sana (Papua), bisa Rp10 juta karena anggaran yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun sementara pendapatan Papua itu hanya kurang lebih Rp18 triliun," ucapnya.

BACA JUGA: Kapendam Cenderawasih: TNI Tidak Takut dengan Teror KKB di Nduga Papua

Diketahui, serangan terhadap anggota TNI kembali terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019). Dalam peristiwa itu, tiga prajurit TNI gugur saat melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebut serangan yang dilakukan KKB tersebut tergolong gerakan separatis karena tuntutan mereka yakni merdeka dari NKRI.


Editor : Donald Karouw