9 Fakta Perubahan Nama Bandara Lombok yang Picu Amarah Partai Demokrat

Zen Teguh ยท Kamis, 13 September 2018 - 07:58 WIB
9 Fakta Perubahan Nama Bandara Lombok yang Picu Amarah Partai Demokrat

Bandara Internasional Lombok (BIL) yang kini diubah namanya menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Sejumlah elite Partai Demokrat menuding perubahan nama tersebut menjadi modus Pemerintahan Joko Widodo untuk mengganti prasasti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan alasan penggantian nama itu. Dia pun menyerang Presiden Jokowi yang dinilainya ingin memasang prasasti di bandara tersebut.

”Pak Jokowi, apakah Anda tidak punya rasa malu mau mengganti prasasti Bandara Lombok dengan prasasti baru bertandatangan Anda? Ini Video SBY meresmikan membangun dan meresmikan Bandara Lombok,” kata Andi Arief dalam akun Twitter, Rabu (12/9/2018).

BACA JUGA: Bandara Lombok Ganti Nama, SBY: Saya Tak Punya Hak, Tak Bisa Halangi

Data yang dihimpun iNews.id, Bandara Internasional Lombok memang diresmikan era Presiden SBY. Kementerian Perhubungan menyatakan perubahan nama bandara tersebut telah disetujui Pemprov dan DPRD NTB.

Berikut fakta-fakta tentang Bandara Internasional Lombok:

1. Pengganti Bandara Selaparang

Bandara Internasional Lombok atau Lombok International Airport dibangun untuk menggantikan Bandara Selaparang di Rembige, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bandara diresmikan pada 1957 dengan nama Pelabuhan Udara Rembige, kemudian berubah nama menjadi Bandara Selaparang pada 1994. Seiring pertumbuhan penumpang, Bandara Selaparang dinilai sudah tak layak sehingga dibutuhkan bandara baru.

2. Dibangun pada 2005

Proyek pembangunan BIL dimulai pada 2005, diawali dengan tahap pembebasan lahan seluas 551,8 hektare. Bandara berlokasi di Tanak Awu, Lombok Tengah, berjarak sekitar 40 km dari bandara lama (Selaparang). Tahap pembangunan sempat memicu kontroversi karena menuai penolakan dari warga terutama soal pembebasan lahan.

3. Menelan dana Rp945,8 miliar

Pembangunan BIL menelan dana Rp945,8 miliar yang berasal dari PT Angkasa Pura I (persero) Rp795,8 miliar, Pemerintah Provinsi NTB Rp110 miliar dan Pemkab Lombok Rp40 miliar

4. Berkelas internasional

Luas terminal mencapai 21.000 meter per segi dan landasan pacu 2.750 x 45 meter, BIL didesain sebagai bandara internasional yang bisa didarati pesawat berbadan lebar. BIL juga mampu menampung 10 unit pesawat dengan kapasitas 3 juta penumpang per tahun. Saat ini tercatat berkode LOP (IATA) dan WADL (ICAO). Arsitektur luar (eksterior) bandara mengadopsi rumah khas Lombok, Sasak.

5. Nama bandara berawal dari polling

Penamaan BIL disepakati oleh mayoritas masyarakat NTB. Pada Januari 2009 hasil jajak pendapat publik yang dilakukan di Lombok menunjukkan bahwa BIL dipilih oleh 40,4 persen responden, Bandara Internasional Sasak (BIS) 20 persen, Bandara Internasional Rinjani (BIR) 46 16,7 persen, Bandara Internasional Mandalika (BIM) 10,9 persen, Bandara Internasional Selaparang (SIA) 8 persen, dan Bandara Internasional Pejanggik (PIA) 2,9 persen.

6. Diresmikan Presiden SBY


BIL mulai beroperasi pada Sabtu, 1 Oktober 2011. Pesawat yang pertama kali mendarat yakni Boeing 737 800 ER milik maskapai Garuda Indonesia, landing pada pukul 10.05 Wita. Bandara diresmikan Presiden SBY pada Kamis, 20 Oktober 2011. Hadir dalam peresmian saat itu antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang.

7. Berganti nama jadi Zainuddin Abdul Madjid

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 tahun 2018 resmi mengganti nama BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Nama yang dipilih mengacu pada tokoh NTB yang juga pahlawan nasional Zainuddin Abdul Majdid. Pergantian nama berlaku mulai Rabu (5/9/2018).

8. Memicu amarah elite Partai Demokrat

Pergantian nama itu memicu amarah sejumlah elite Partai Demokrat. Mereka menengarai perubahan nama akan diikuti pencopotan prasasti yang ditandatangani SBY saat peresmian. SBY juga telah berkomentar terkait pergantian nama itu.

”Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus," kata SBY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/9/2018).

9. Petisi penolakan dan cap jempol darah

Tidak hanya elite Demokrat yang tak setuju dengan penggantian nama itu. Sejumlah warga Lombok juga menentang. Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir bahkan turut membubuhkan tanda tangan darah pada petisi penolakan pergantian nama bandara yang digelar sekelompok warga pada Jumat (7/9/2018).

Penolakan juga merembet pada dunia maya. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Pemuda Sasak Jakarta membuat petisi online di Change.org menolak penggantian nama terebut. Hingga Kamis (13/9/2018) telah 101 orang menandatangani petisi tersebut.


Editor : Donald Karouw