Perubahan Nama Bandara Lombok, PKS: Sah Saja Selama Tak Ganti Prasasti

Aulia Syah, Dinar Prisca ยท Kamis, 13 September 2018 - 12:08 WIB
Perubahan Nama Bandara Lombok, PKS: Sah Saja Selama Tak Ganti Prasasti

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid tak hanya berpolemik di tingkatan masyarakat setempat, namun juga merambah nasional.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut angkat bicara. Dia beranggapan pergantian nama sah saja selama tidak mengganti prasasti yang sudah ada. “Pergantian nama apapun selama itu tidak mengubah prasasti yang ada sah-sah saja,” katanya, Kamis (13/9/2018).

Dia mengatakan, hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah, termasuk juga kementerian. Namun jika prasasti yang ditandatangani Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihapus, dihilangkan atau digantikan dengan yang baru. Hal itu dinilai tidak elok dan tak benar.


BACA JUGA:

9 Fakta Perubahan Nama Bandara Lombok yang Picu Amarah Partai Demokrat

Bandara Lombok Ganti Nama, SBY: Saya Tak Punya Hak, Tak Bisa Halangi


“Tanpa harus menafikan sejarah sebelumnya, kalau pun ada yang baru dibuat prasasti lain di sampingnya. Apalagi dari yang kami tahu Tuan Guru Bajang (TGB) tidak akan menggantinya (prasasti),” ujar Wakil Ketua MPR tersebut.

Dia mengungkapkan, yang ditolak Partai Demokrat sesungguhnya bukan pergantian nama. Tetapi jangan ada penghilangan prasasti yang telah ditandatangani Presiden RI keenam tersebut pada 2011 silam.

"Kalau ingin mengganti dengan nama baru tanpa menghilangkan sejarah sebelumnya, saya kira Demokrat juga tidak akan menolak,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya elite Partai Demokrat memprotes tindakan perubahan nama bandara Lombok. Mereka khawatir prasasti itu akan diganti yang baru dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bandara Internasional Lombok resmi berganti nama sejak Kamis (5/9/2018). Pergantian nama ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan (Menhub) nomor KP 1421 Tahun 2018.


Editor : Donald Karouw