Kadernya Kena OTT Minta Jatah Dana Gempa, DPD Golkar NTB: Memalukan

Antara, M. Awaluddin ยท Jumat, 14 September 2018 - 22:23 WIB
Kadernya Kena OTT Minta Jatah Dana Gempa, DPD Golkar NTB: Memalukan

Partai Golkar. (Foto: SINDOnews)

MATARAM, iNews.id - Sekretaris DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaedah menyesalkan dan kaget serta prihatin atas ditangkapnya Muhir, anggota DPRD Kota Mataram yang merupakan anggota fraksi partai pohon beringin tersebut.

Muhir terkena operasi tangkap tangan (OTT) tim Satuan Khusus (Satsus) Kejaksaan Negeri Mataram, Jumat (14/9/2018) pagi sekitar pukul 10.00 WITA. Muhir ditangkap bersama Kepala Dinas Pendidikan Muhir Sudenom dan kontraktor proyek berinisial CT dan disangka meminta jatah uang proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa sebesar Rp30 juta.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar, disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018.

"Saya kaget aja dengar seperti ini, dan prihatin terjadinya penangkapan terhadap kader Golkar. Tentu kami semua sangat menyesalkan hal ini," kata Isvie Rupaedah, Jumat (14/9/2018) malam.

BACA JUGA:

Kena OTT Kejari, Ketua Komisi IV DPRD Dijebloskan ke Lapas Mataram

Anggota DPRD Mataram Kena OTT Terkait Proyek Rehabilitasi Sekolah

Ketua DPRD NTB ini mengatakan, tidak habis pikir dengan kejadian ini di tengah kondisi bencana gempa yang menimpa warga NTB sejak akhir Juli hingga Agustus 2018. "Dalam kondisi kita mengalami bencana, tentu hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, tetapi ini situasi sudah terjadi dan ini bagi kita sangat memalukan," ucapnya.

Isvie mengaku akan berkoordinasi dengan Golkar Kota Mataram terkait kebenaran kejadian tersebut. Golkar tentu akan mengambil sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan kadernya.

"Kalau ini benar terjadi, kami tentu akan koordinasi dengan Golkar Kota Mataram. Terkait langkah-langkah apa yg diambil untuk menyelamatkan partai, kalau kader seperti ini tentu ada sanksi yang diberikan, satu sanksi adalah dicopot kepengurusannya dan pasti itu," tandas Isvie Rupaedah.

Dia berharap tidak ingin hal serupa menimpa kader Golkar lain di NTB terkait penyelewengan dana bencana yang diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. "Yang jelas sekali lagi kami sangat menyayangkan dan menyesalkan hal ini bisa terjadi," katanya.

Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumadana mengatakan, pejabat dewan yang masih aktif menduduki jabatan Ketua Komisi IV DPRD Mataram tersebut terjaring OTT bersama Kepala Dinas Kota Mataram Sudenom dan salah seorang berinisial CT dari pihak kontraktor.

"Jadi setelah ada penetapan, dia (MH) minta jatah. Ada dalam kasus ini muncul dugaan motif pemerasan yang dilakukan oleh anggota Dewan," ucapnya.


Editor : Kastolani Marzuki