3 Anggota DPRD Rokan Hilir Diperiksa Polda Riau Terkait Dugaan Korupsi

Antara ยท Selasa, 09 Oktober 2018 - 15:11 WIB
3 Anggota DPRD Rokan Hilir Diperiksa Polda Riau Terkait Dugaan Korupsi

Ilustrasi korupsi. (Foto: Okezone)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

PEKANBARU, iNews.id – Tiga anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan fiktif di DPRD setempat.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan,  ketiga anggota DPRD Rokan Hilir yang diperiksa masing-masing berinisial Ru, Af, dan JS.  “Sekarang masih diperiksa terkait dugaan korupsi di DPRD Rokan Hilir,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Sunarto saat dihubungi di Pekanbaru, Selasa (9/10/2018).

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Subdirektorat Reskrimsus III Polda Riau di gedung Ditreskrimsus Polda Riau. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif.

Dalam penanganan perkara tersebut, Polda Riau menyatakan telah memeriksa sebanyak 43 saksi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Gidion Arif pada akhir September 2018 lalu menjelaskan, dari 43 saksi yang diperiksa tersebut, sebagian besar berasal dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Mayoritas dari PPTK. Mereka staf-staf PNS yang merupakan penanggung jawab teknis kegiatan,” katanya.

Dari seluruh saksi yang diperiksa tersebut, dia memastikan penyidik belum memeriksa anggota dewan sebagai saksi. Pemeriksaan baru sebatas PPTK dan pengguna anggaran serta bendahara pengeluaran. Namun, Gidion memastikan pihaknya kemungkinan besar akan memeriksa anggota DPRD, seperti yang dilakukan hari ini.

BACA JUGA:

KPK Kembali Tahan 2 Tersangka Suap DPRD Sumut, 11 Lainnya Masih Bebas

Diperiksa Kejari, Anggota DPRD Mataram Ngaku Tak Terima Dana Gempa

Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Sunarto menambahkan dari total 43 saksi yang diperiksa, 38 di antaranya berasal dari PPTK. Sedangkan lima lainnya pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran periode 2017.

Dia merinci, dua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial SA selaku pengguna anggaran periode Januari-Juni 2017, serta FR untuk periode Juni-November 2017. Turut diperiksa RJ, PS, dan AS masing-masing selaku bendahara pengeluaran. “Sebanyak 38 saksi selaku PPTK 2017. Mereka staf-stafnya Sekretariat Dewan,” ujarnya.

Sunarto menjelaskan, penyelidikan dan pemeriksaan puluhan saksi tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan dugaan kegiatan fiktif di DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci temuan laporan BPK tersebut. “BPK lebih berwenang memberikan pernyataan,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Suyadi SP saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui ada penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Dia juga belum mendapat informasi maupun surat pemberitahuan dari penyidik. “Belum dapat kabar, belum ada juga panggilan, nantilah saya tanyakan,” kata Suyadi.


Editor : Maria Christina