5 Rumpon Ilegal Diduga Milik Nelayan Malaysia Ditertibkan di Perairan Ambalat

Donald Karouw ยท Kamis, 11 Juli 2019 - 13:01 WIB
5 Rumpon Ilegal Diduga Milik Nelayan Malaysia Ditertibkan di Perairan Ambalat

Tim dari Kapal Pengawas Perikanan KKP menertibkan sejumlah rumpon ilegal yang diduga milik nelayan Malaysia di sekitar perairan Ambalat, perbatasan Indonesia- Malaysia, Rabu (10/7/2019). (Foto: IST)

JAKARTA, iNews.id – Penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing masih saja terjadi di perairan Indonesia. Terbukti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menertibkan lima unit alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal di sekitar perairan Ambalat, perbatasan Indonesia- Malaysia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman mengatakan, rumpon-rumpon yang ditertibkan tersebut dipasang di perairan Indonesia tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan asing. Berdasarkan identitas yang didapati, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia.

“Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu (10/7/2019) oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Capt Jendri Erwin Mamahit,” ungkap Agus Suherman dalam siaran pers yang diterima Kamis (11/7/2019).

BACA JUGA:

Penyidik KKP Terima 1 Kapal Ilegal Asal Vietnam yang Ditangkap Bakamla di Kepri

Kapal Ikan Malaysia Ditangkap KKP, Tak Satu pun Mengaku Nakhoda

Agus mengatakan, pemasangan rumpon oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini tentu dapat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia.

“Selanjutnya rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Tarakan Kalimantan Utara,” ujarnya.

Penertiban rumpon ilegal ini bukan yang pertama kali. Sejak Januari hingga Juli 2019, Kapal Pengawas Perikanan KKP telah menertibkan sebanyak 81 rumpon ilegal yang terdiri atas 76 milik warga Filipina dan lima milik warga Malaysia.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang memasang rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).


Editor : Maria Christina