Banyak Relawan Asing Tiba-Tiba ke Palu Tanpa Koordinasi ke Pemerintah

Aditya Pratama, Antara ยท Jumat, 12 Oktober 2018 - 12:31 WIB
Banyak Relawan Asing Tiba-Tiba ke Palu Tanpa Koordinasi ke Pemerintah

Abdullah (64), salah satu korban selamat dari gempa dan likuifaksi duduk di sekitar puing rumahnya yang hancur di Kelurahan Petobo, Palu, Sulteng, Kamis (11/10/2018). Pascamusibah ini, banyak relawan datang ke Palu. (Foto: Antara/Mohamad Hamzah)

JAKARTA, iNews.id – Pascagempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), banyak relawan datang untuk memberikan bantuan, termasuk dari luar Indonesia. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai banyak relawan asing yang tiba-tiba datang ke Palu tanpa berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.

kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, relawan yang datang ada perorangan, dari organisasi asing. Mereka menggunakan visa turis dan tanpa keahlian yang diperlukan sesuai yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Sutopo mengatakan relawan asing yang datang tanpa melapor dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri diminta untuk melapor terlebih dahulu. Relawan asing yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur tidak akan dipermasalahkan. Mereka tetap bisa bekerja di Palu.

“Di negara lain yang terjadi bencana, pemerintahnya juga memberlakukan persyaratan dan prosedur. Tidak semua bebas langsung masuk ke daerah bencana,” kata Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

BACA JUGA:

Update Gempa dan Tsunami Sulteng, Korban Meninggal Capai 2.073 Orang

Masa Tanggap Darurat Bencana Sulawesi Tengah Diperpanjang 14 Hari

Sutopo menegaskan pemerintah hanya memerlukan empat hal dari bantuan asing, yaitu transportasi udara, pengolahan air, generator set dan tenda. Namun, banyak relawan asing yang datang dengan niat menjadi bagian dari tim pencarian dan pertolongan, meskipun beberapa tidak dapat menunjukkan keahliannya.

“Apalagi, evakuasi, pencarian dan pertolongan akan dihentikan secara resmi pada Jumat sore ini,” katanya.

Karena itu, Sutopo membantah rumor yang menyatakan pemerintah Indonesia mengusir relawan asing dari Sulawesi Tengah. Pemerintah hanya meminta relawan asing memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.

“Pemerintah Indonesia berterima kasih atas bantuan asing yang dapat membantu masyarakat terdampak bencana. Namun, ikuti ketentuan yang ada,” tuturnya.

Sutopo sebelumnya mengatakan, hasil rapat koordinasi gubernur Sulteng, kepala daerah di wilayah terdampak bencana, kementerian dan lembaga terkait pada Kamis (11/10/2018), diputuskan masa tanggap darurat penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulteng diperpanjang selama 14 hari. Keputusan itu berdasarkan pertimbangan masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di pengungsian.

“Pertimbangannya masih banyak masalah yang harus diselesaikan di lapangan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan medis, pembersihan puing, dan lain-lain. Untuk itu masa tanggap darurat diperpanjang 14 hari ke depan, dari 13-26 Oktober 2018,” kata Sutopo.

Kendati masa tanggap darurat diperpanjang, proses pencarian dan evakuasi korban gempa bumi dan tsunami di sejumlah daerah di Sulteng akan diakhiri Jumat (12/10/2018). Evakuasi tersebut baik untuk di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan di Kota Palu.


Editor : Maria Christina