Bupati Pelalawan Diperiksa di Bareskrim soal Karhutla dan Izin Perusahaan Malaysia

Irfan Ma'ruf ยท Kamis, 03 Oktober 2019 - 12:54 WIB
Bupati Pelalawan Diperiksa di Bareskrim soal Karhutla dan Izin Perusahaan Malaysia

Api berkobar dari kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, beberapa waktu lalu. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipitter) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pelalawan, Riau, Muhammad Harris. Dia dimintai keterangan sebagai saksi, terkait perizinan perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah itu.

Harris yang ditemui wartawan mengatakan, dirinya diperiksa untuk dimintai keterangan perizinan sejumlah perusahaan tersebut. Dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya ke Pelalawan, perusahaan yang berasal dari luar negeri juga telah mengakibatkan karhutla di wilayah Riau.

“Ada karhutla di Riau. Karena mungkin di Riau salah satu kunjungannya, ada beberapa perusahaan di Riau, PT AD itu perusahaan Malaysia. Diminta keterangan ke sini sejauh mana izinnya,” kata Harris di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).

BACA JUGA:

Wiranto Klaim Karhutla Berkurang 90 Persen

Ternyata Suami Menteri Lingkungan Malaysia Pemilik Perusahaan yang Terlibat Karhutla di Indonesia

Harris menjelaskan, rekomendasi izin perusahaan itu dimulai 2006 silam. Izin perusahaan tersebut berasal dari kementerian, bukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

“Perizinannya itu kan istilahnya apa tuh, izinnya dari kementerian, bukan dari kami. Itu dulu kan ada satu rekomendasi tahun 2006, tapi dilanjutkan dengan pelepasan kawasan waktu itu,” kata Harris.

Dia mengaku baru mengetahui adanya kebakaran lahan di PT AD dari pihak kepolisian. Dia tak tahu karena sibuk memadamkan kebakaran di lahan lain.

“Saya saja baru tahu dari orang Mabes juga. Itu kan kebakaran di dalam kebun dia. Kami sibuk memadamkan yang lain,” ujarnya.

Bareskrim Polri merencanakan pemeriksaan terhadap Harris pada 27 September kemarin. Namun, Harris meminta penjadwalan ulang pemeriksaan hari ini.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran sebelumnya menyebutkan, pemanggilan Harris karena di daerahnya terdapat banyak titik api dan lahan yang terbakar cukup luas. Polisi juga membuka peluang memanggil kepala daerah lain jika keterangannya dibutuhkan.

“Hotspot-nya banyak di situ (Pelalawan), lahan yang terbakar banyak. Kita ketahui Pak Presiden dua kali ke Pelalawan,” katanya.


Editor : Maria Christina