Ketua DPRD Ketapang Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, Kerugian Negara Rp4 Miliar

Okezone, Ade Putra ยท Rabu, 14 Agustus 2019 - 08:34 WIB
Ketua DPRD Ketapang Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, Kerugian Negara Rp4 Miliar

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

KETAPANG, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar), menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Hadi Mulyono Upas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dana aspirasi dewan tahun anggaran 2017 dan 2018. Politisi PDI Perjuangan itu diduga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp4 miliar.

Ketua Tim Penyidik Kejari Ketapang, Monita mengatakan, penetapan Ketua DPRD Ketapang sebagai tersangka ini setelah pihaknya melakukan berbagai rangkaian penyidikan terkait dugaan kasus gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan itu.

“Setelah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap 53 orang saksi, saksi ahli serta beberapa dokumen sebagai barang bukti, maka Ketua DPRD Ketapang kami tetapkan statusnya sebagai tersangka. Ini sesuai bukti permulaan yang cukup,” kata Monita, Selasa (13/8/2019).

Monita memaparkan, hasil penyidikan, tersangka diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Modus yang dilakukan tersangka dengan menerima pemberiaan dari beberapa orang sehubungan dengan pokok pikirannya atau aspirasi sebagai DPRD Ketapang tahun anggaran 2017-2018,” katanya.

Dari hasil gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangannya tersebut, Ketua DPRD Ketapang diduga telah menerima uang total Rp4 miliar lebih. Uang tersebut didapat dari persentase 10-20 persen dari hasil pekerjaan proyek pokok pikirannya.

Dia menambahkan, Kejari Ketapang sebelumnya masih menetapkan Ketua DPRD Ketapang sebagai saksi dan sempat tidak memenuhi panggilan. Pascastatusnya sebagai tersangka, Hadi Mulyono Upas akan kembali dipanggil.

“Jika tersangka tidak kooperatif, maka kami akan lakukan penahanan paksa,” katanya.

Dia juga mengatakan, penetapan Ketua DPRD Ketapang sebagai tersangka merupakan awal dari penyidikan pihaknya terhadap kasus ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain jika dalam penyidikan ke depan ditemukan barang bukti dan petunjuk lain.

“Dari barang bukti yang ada saat ini yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka sementara Ketua DPRD Ketapang. Intinya penyidikan tidak berhenti di sini. Kami akan dalami dan telusuri lagi kasus ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang tidak bisa dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Nomor ponsel Hadi juga tidak bisa dihubungi.


Editor : Maria Christina