Pemkab Halmahera Utara Segera Pecat 12 ASN yang Terlibat Korupsi

Antara ยท Kamis, 06 Desember 2018 - 19:08 WIB
Pemkab Halmahera Utara Segera Pecat 12 ASN yang Terlibat Korupsi

Ilustrasi korupsi. (Foto: Sindonews)

TERNATE, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara, Maluku Utara, segera memecat 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah terlibat korupsi di daerah itu. Saat ini, pemkab setempat masih memproses surat keputusan (SK) pemecatannya.

“Kami sementara proses SK pemecatannya dan ditargetkan pada Desember ini sudah dituntaskan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Fredy Tjandua di Ternate, Kamis (6/12/2018).

Fredy mengatakan, ke-12 ASN eks koruptor tersebut bakal dipecat pada Desember 2018. Ini merupakan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kepada Pemkab Halmahera Utara agar segera memproses surat edaran dari BKN.

“Tentunya pada Desember 2018 mereka sudah dipecat karena ada desakan dari tiga lembaga ini untuk diselesaikan sebelum 2019,” kata Fredy.

BACA JUGA:

Terlibat Pungli, 7 ASN Pemkab Lumajang Dicopot, Termasuk Kepala BKD

Edy Rahmayadi Janji Segera Pecat ASN Pemprov Sumut Berstatus Koruptor

Dari 12 ASN yang bakal dipecat karena terlibat korupsi beberapa tahun lalu, Pemkab Halmahera Utara baru memaparkan 11 nama di antaranya, dr Nikson Kroons, mantan direktur RSUD Tobelo, serta Fiktor Alemoka dan Kristomus David. Mereka tersangkut kasus Alkes RSUD Tobelo.

Berikutnya Paulus Noya, mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara dan Juhril Onthoni, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan kepala ULP. Kemudian, Swener Babua, Ely Radja, Jones Bulango, Tira Titihena, yang terlibat kasus pengadaan mesin genset dan rumah genset.

Selanjutnya Arsad Abdul Rasyid, mantan kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Halmahera Utara yang terkait kasus korupsi dana haji dan Fadhil Ulil, bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Halmahera Utara yang terkait kasus korupsi anggaran perangkat desa.


Editor : Maria Christina