Pemprov Malut Usulkan Kemendagri Berhentikan Bupati Halmahera Timur

Antara ยท Kamis, 10 Januari 2019 - 10:50 WIB
Pemprov Malut Usulkan Kemendagri Berhentikan Bupati Halmahera Timur

Ilustrasi korupsi. (Foto: Okezone)

TERNATE, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) telah mengusulkan proses pemberhentian Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menyusul status Rudi yang merupakan terpidana dalam kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Malut M Miftah Baay mengatakan, usulan proses pemberhentian Rudi Erawan sesuai ketentuan pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk proses pemberhentian, gubernur harus menunggu sampai proses hukumnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut dia, pihaknya mengusulkan proses pemberhentiannya ke Kemendagri melalui surat Gubernur Nomor: 131/019/G, tanggal 7 Januari 2019. Dalam hal ini, gubernur harus berhat-hati dalam mengusulkan proses pergantian ini.

“Ini sebagaimana pasal 83 ayat 4 dan 5 UU Nomor 23 Tahun 2014. Kepala daerah yang terbukti bersalah melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh presiden untuk gubernur/wakil gubernur dan oleh menteri untuk bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota,” kata Miftah di Ternate, Kamis (10/1/2019).

BACA JUGA:

Ditahan KPK terkait Korupsi, 3 Nama Ini Masih Jadi Anggota DPRD Sumut

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi soal Korupsi di IPDN Riau

Dia menjelaskan, dalam surat Gubernur Malut bernomor: 131/019/G tanggal 7 Januari 2019 tersebut, poin utamanya mengusulkan pemberhentian Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan. Hal ini berdasarkan salinan perkara Nomor: 46/Pid.sus-TPKJ/2018/PN.Jkt, atas kasus tindak pidana korupsi dan mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Muh Din sebagai Bupati Halmahera Timur, berdasarkan surat pengantar DPRD Nomor: 174/03/2018 tanggal 21 November 2018.

“Sebagaimana diketahui Muh Din saat ini sebagai Wakil Bupati Halmahera Timur. Selanjutnya Kemendagri memproses surat keputusan pemberhentian dan pengangkatannya,” ujarnya.

Miftah mengatakan, dengan usulan pergantian ini, gubernur berharap agar roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur kembali dapat berjalan secara normal dengan Bupati Muh Din.

“Tinggal selanjutnya DPRD Kabupaten Halmahera Timur nantinya segera memproses pengisian kekosongan jabatan wakil bupati Halmahera Timur yang ditinggalkan Muh Din,” katanya.


Editor : Maria Christina