Nurdin Abdullah Pastikan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan di Sulsel

Aditya Pratama ยท Senin, 05 Agustus 2019 - 17:44 WIB
Nurdin Abdullah Pastikan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan di Sulsel

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (dua kanan) di Kantor DPP PDIP Jakarta. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah memastikan tidak ada dualisme dalam kepemimpinan di Provinsi Sulsel antara dirinya dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Isu dualisme muncul salah satunya di pertimbangan pengajuan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulsel.

"Enggak ada dualisme, kita komunikasi dengan baik kok," ujar Nurdin di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Isu dualisme tersebut muncul dengan adanya pengesahan SK Wakil Gubernur Sulsel terkait pelantikan 193 pejabat di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel tanpa sepengetahuan Gubernur Sulsel.

Nurdin pun menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan wakilnya terkait ramainya isu berkembang soal SK pelantikan tersebut.

"Udah, kita komunikasi terus sebenarnya, tapi kita ini kan baru. Orang-orang yang ada di dalam kan masih orang lama, ya bisa aja mereka biarin kita berjalan begitu saja," kata Nurdin.

BACA JUGA: Soal Hak Angket DPRD Sulsel, PDIP Siap Pasang Badan untuk Prof Andalan

Sebelumnya, PDIP Sulsel siap pasang badan untuk Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan). Langkah itu dilakukan jika hak angket DPRD Sulsel mengarah ke pemakzulan.

"Termasuk kalau ada rencana pemakzulan pasti kami pasang badan," ujar Sekretaris PDI Perjuangan Sulsel Rudy Pieter Goni (RPG), Minggu (4/8/2019).

Ada beberapa poin penting yang menjadi landasan pengajuan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulsel kepada pasangan Prof Andalan, diantaranya adalah terkait SK Wakil Gubernur terkait pelantikan 193 pejabat di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel, manajemen pengangkatan dan mutasi PNS di Pemprov Sulsel yang dianggap tidak profesional.

Lalu dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap masih sangat rendah.

 


Editor : Kastolani Marzuki