Dipanggil Ombudsman, Bupati Solok Selatan Klaim Perjuangkan drg Romi Jadi CPNS

Budi Sunandar ยท Rabu, 07 Agustus 2019 - 18:41 WIB
Dipanggil Ombudsman, Bupati Solok Selatan Klaim Perjuangkan drg Romi Jadi CPNS

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria memberikan keterangan kepada wartawan setelah memenuhi panggilan Ombudsman Sumbar terkait kasus penganuliran CPNS drg Romi Syofpa Ismael di Padang, Sumbar, Rabu (7/8/2019). (Foto: iNews/Budi Sunandar)

PADANG, iNews.id – Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria akhirnya memenuhi panggilan Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) setelah sebelumnya mangkir dua kali untuk memberikan keterangan terkait kasus penganuliran status CPNS drg Romi Syofpa Ismael. Muzni menegaskan telah memperjuangkan hingga dokter difabel itu diangkat kembali menjadi CPNS dan tinggal menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kedatangan Romi disambut langsung oleh Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani di Kantor Ombudsman Provinsi Sumbar, Jalan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Rabu siang (7/8/2019). Pertemuan berlangsung selama tiga jam.

Muzni yang ditemui usai pertemuan dengan Ombudsman Sumbar mengatakan, telah memberikan klarifikasi mengenai hal-hal yang sudah dilakukan dan diperjuangkan Pemkab Solok Selatan agar drg Romi diterima menjadi CPNS. Dia pun menegaskan, Pemkab Solok Selatan dalam hal ini Panitia Seleksi Daerah (Panselda) bersama dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS selama ini sudah melakukan seleksi sesuai dengan aturan.

“Tadi kami sudah jelaskan kronologi dari awal sampai terakhir bahwa apa yang kamil lakukan, Pemkab Solok Selatan dalam hal ini Panselda dan berkolaborasi dengan Panselnas semuanya sudah sesuai dengan aturan,” kata Muzni.

BACA JUGA:

Status CPNS Dikembalikan, drg Romi Akan Ditugaskan di RSUD Solok Selatan

Gagal Lolos CPNS karena Disabilitas, drg Romi Mengadu ke Mendagri

Muzni mengatakan, pihaknya turut prihatin pada kasus drg Romi. Karena itu, Pemkab Solok Selatan memperjuangkan agar dokter penyandang disabilitas itu bisa tetap menjadi CPNS. Pihaknya telah menulis surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin.

“Pemkab Solok Selatan sudah menulis surat langsung ke Menpan tanggal 31 Juli dan tanggal 2 Agustus direspons langsung oleh Menpan bahwa sudah ada kebijakan drg Romi diputuskan diangkat menjadi PNS,” katanya.

Saat ini, Pemkab Solok Selatan tinggal berkoordinasi dengan BKN untuk penyelesaian teknis administrasi pengangkatan drg Romi menjadi CPNS.

“Kami Pemkab Solok Selatan sudah proaktif melakukan itu, baik secara koordinasi lisan maupun tertulis mengirim surat. Sekarang, kami tinggal menunggu prosedur proses keluarnya NIP sehingga drg Romi menjadi PNS di BKN pusat dan terakhir tentunya ke BKN Regional Pekanbaru,” kata Muzni.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi banyak hal kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Klarifikasi itu terkait proses yang sudah dilakukan Pemkab Solok Selatan menyikapi laporan drg Romi.

“Satu itu pasti misscommunication atau informasi yang tidak jelas, yang tidak tertulis yang disampaikan menjadi keputusan. Itu tentu menyebabkan kerugian kepada kedua belah pihak, termasuk kepada drg Romi dan Pemkab Solok Selatan.” kata Yefri Heriani.

Yefri juga mengatakan, penanganan kasus laporan penganuliran status CPNS drg Romi oleh Bupati Solok Selatan ini berawal dari laporan yang mereka terima pada 18 Februari 2019. Menindaklanjuti laporan drg Romi, pihaknya megundang Panselda CPNS pada 22 Februari 2019 yang juga dihadiri oleh kabag hukum dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solok Selatan.

Kemudian pada 28 Februari 2019, setelah berkoordinasi dengan Ombudsman RI di Jakarta, Ombudsman Sumbar menerbitkan surat berupa saran agar Pemkab Solok Selatan mengangkat Romi menjadi CPNS. Sebab, secara akumulasi nilai tes kemampuan dasar dan tes kompetensi bidang drg Romi lebih unggul dari peserta seleksi lainnya.


Editor : Maria Christina