Pembatalan Kelulusan CPNS Drg Romi, ORI Sumbar Panggil Bupati Solok Selatan

Budi Sunandar, Antara ยท Rabu, 24 Juli 2019 - 18:04 WIB
Pembatalan Kelulusan CPNS Drg Romi, ORI Sumbar Panggil Bupati Solok Selatan

Drg Romi Syofpa Ismael (kanan) didampingi Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra menunjukkan surat kelulusan dan pembatalan CPNS 2018 di Solok Selatan, Sumbar. (Foto: iNews.id/Budi Sunandar)

PADANG, iNews.id – Kasus batalnya dokter gigi (drg) Romi Syofpa Ismael menjadi PNS setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS 2018 dengan nilai terbaik oleh Pemkab Solok Selatan mendapat perhatian sejumlah kalangan.

Kali ini datang dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). ORI Sumbar telah melayangkan surat pemanggilan kepada Bupati Solok Selatan menindaklanjuti pembatalan kelulusan drg Romi Syofpa Ismael oleh pemerintah setempat.

"Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, di minta hadir ke Ombudsman pada hari Kamis, 1 Agustus 2019," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Rabu (24/7/2019).

BACA JUGA: Batal Jadi PNS, Dokter Romi Syofpa Ismael Gugat Pemkab Solok ke PTUN

Menurut dia, dalam surat yang dilayangkan ditulis kehadiran bupati tidak boleh di wakilkan karena keterangan soal pembatalan itu mesti dijelaskan langsung oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Diketahui, Drg Romi yang bertugas di Puskesmas Talunan Solok Selatan itu harus menelan kenyataan pahit lantaran kelulusan CPNS-nya dibatalkan secara sepihak oleh Bupati Muzni Zakaria dengan alasan tidak memenuhi persyaratan pada Formasi Umum CPNS 2018.

Romi mengaku ikut seleksi tes CPNS jalur umum karena jalur khusus disabilitas saat itu tidak dibuka. “Alhamdulillah, saya berhasil berkompetisi dan lulus. Selesai melalui tahap seleksi dan sudah memeriksakan kesehatan dibuktikan dari surat rehabilitasi medik,” tutur dokter Romi saat mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Rabu (24/7/2019).

Romi datang ke Kantor LBH Padang menggunakan kursi roda ditemani suaminya. Kedatangannya itu untuk meminta bantuan hukum terkait diskriminasi haknya sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan.

Romi menuturkan, setelah dinyatakan lulus dirinya melengkapi semua pemberkasan dan diserahkan ke BKPSDM Solok Selatan. “Tapi, surat pemberkasan saya tidak diusulkan dan tidak diproses. Pada 18 Maret 2019, keluar lah surat pembatalasan kelulusan CPNS saya,” katanya.

Terkait kejadian itu, Romi mengaku akan menempuh gugatan ke PTUN. “Saya akan melakukan (gugatan) ke PTUN didampingi LBH Padang,” ucapnya.


Editor : Kastolani Marzuki