Tinjau Bekas Tambang Liar di Dharmasraya, Kepala BNPB: Dampak Merkuri Harus Dipulihkan

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 07 November 2019 - 17:32 WIB
Tinjau Bekas Tambang Liar di Dharmasraya, Kepala BNPB: Dampak Merkuri Harus Dipulihkan

Kepala BNPB Doni Monardo bersama Bupati Dharmasraya Sutan Riska dan rombongan saat tinjau lokasi bekas tambang liar di Bukit Mindawa. (Foto: BNPB)

DHARMASRAYA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau Bukit Mindawa Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (6/11/2019). Lokasi ini merupakan bekas penambangan ilegal di Dharmasraya yang telah dihentikan sejak 2007, namun dampaknya masih terasa hingga kini.

Kepala BNPB bersama rombongan turut didampingi Bupati Dharmasraya Sutan Riska. Mereka datang mengecek untuk melihat langsung kawasan bekas pertambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan. Apalagi di kawasan itu mengalir sungai dari Kabupaten Solok Selatan hingga melintasi Dhamasraya sehingga dampaknya bisa meluas.

"Seperti yang kami saksikan, banyak tanaman dan pohon yang sudah coba ditanam di lokasi ini. Namun 12 tahun berlalu dan tidak ada satupun pohon yang tumbuh,” ujar Doni.

Menurutnya, ke depan Pemkab Dharmasraya bersama BNPB akan memulihkan kembali kawasan bekas pertambangan yang telah rusak. BNPB akan membantu dengan tanaman vetiver dan aneka bibit pohon yang sesuai dengan kondisi tanah.

BACA JUGA: BNPB: 3.155 Bencana di Indonesia Didominasi Angin Kencang, Hujan Deras dan Kekeringan

"Kami menyarankan kepada pak bupati memberikan pupuk kompos dari kotoran sapi agar tanah kembali subur," katanya.

Doni menjelaskan, tanaman vetiver merupakan sejenis rumput-rumputan berukuran besar dan memiliki banyak keistimewaan. Tanaman ini di Indonesia dikenal dengan nama akar wangi (Vetiveria zizanioides) dapat tumbuh diberbagai bentuk kondisi tanah seperti areal perbukitan, dataran rendah, rawa dan bahkan pada areal bekas tambang. Tanaman vetiver ini sudah terbukti dapat tumbuh subur di pinggiran sungai, seperti di Sungai Citarum Jawa Barat dan mampu mereduksi merkuri.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik ajakan BNPB untuk menyebarkan pupuk kandang dan kompos di lahan bekas tambang. Dia juga telah menginstruksikan semua komponen di daerah untuk menjaga dan tidak merusak lingkungan.

“Jangan kita rusak lingkungan karena akan berdampak bagi generasi selanjutnya,” kata Sutan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). UU ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan merkuri dan senyawa merkuri di wilayah NKRI. Selain itu mengurangi atau mencegah gangguan kesehatan akibat paparan merkuri serta mengurangi beban dan kerugian negara dari kerusakan maupun pencemaran lingkungan.

Pencemaran merkuri berdampak pada tremor, gangguan motorik, kekebalan tubuh, gangguan syaraf, ginjal dan paru-paru, serta iritasi kulit, mata maupun saluran pencernaan. Perempuan hamil terpapar merkuri akan melahirkan anak dengan IQ rendah.


Editor : Donald Karouw