Dihukum 6 Bulan Penjara Kasus Pidana Pemilu, 5 Komisioner KPU Palembang Banding

Guntur ยท Jumat, 12 Juli 2019 - 20:13 WIB
Dihukum 6 Bulan Penjara Kasus Pidana Pemilu, 5 Komisioner KPU Palembang Banding

Lima komisioner KPU Kota Palembang mendengarkan putusan majelis hakim dalam sidang vonis kasus tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri (PN) Kota Palembang, Jumat (12/7/2019). (Foto: iNews.id/Guntur)

PALEMBANG, iNews.id – Lima komisioner KPU Kota Palembang, Sumatera Selatan dijatuhi vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda masing-masing sebesar Rp10 juta subsider satu bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (12/7/2019).

Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan hak pilih orang lain dalam proses Pemilu 17 April 2019.

Kelima komisioner KPU Kota Palembang itu masing-masing, Ketua KPU Eftiyani, Syafaruddin Adam, A Malik Syafei, Alex Barzil, dan Yetty Oktarina.

“Menyatakan perbuatan kelima terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah sebagaimana penyelenggara pemilu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak suara secara bersama-sama,” ungkap Ketua majelis hakim PN Palembang, Erma Suharti.

Menurut majelis hakim, perbuatan kelima terdakwa melanggar Pasal 554 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan vonis hukuman masing-masing para terdakwa enam bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda masing-masing Rp10 juta subsider satu bulan penjara," ujarnya.

BACA JUGA:

Jalani Sidang Maraton, 5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan Hak Pilih

5 Komisioner KPU Palembang Jadi Tersangka Kasus Tindak Pidana Pemilu

Dia menuturkan, para terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman pidana penjara apabila dalam waktu percobaan selama satu tahun tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lainnya.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yang menuntut kelima terdakwa enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda masing-masing Rp10 juta.

Atas vonis tersebut, kelima terdakwa melalui tim penasihat hukumnya menyatakan banding. Menanggapi putusan itu, Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani memilih tidak banyak berkomentar. Dia mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. “Tanya penasihat hukum ya,” ucapnya.

Sementara itu, JPU Kejari Kota Palembang menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap karena vonis tersebut sudah sama dengan tuntutannya atau bersifat conform.

“Hanya pasal saja yang berbeda diterapkan. Kami menjeratkan Pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juncto Pasal 55 KUHP. Sementara hakim berpendapat lain perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu,” kata JPU Gakkumdu Kejari Palembang, Ursula Dewi.


Editor : Kastolani Marzuki